RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Wali Kota Kota Bandung, Oded M. Danial mengeluarkan 2 Peraturan Wali Kota (Perwal).
Pertama, Perwal No. 4/2021 tentang Pemberlakuan PSBB Proprosional Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Perwal kedua, No. 5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Perwal No. 4/2021 merupakan tindak lanjut atas perpanjangan PSBB Proporsional oleh Pemprov Jabar. Sedangkan Perwal No. 5/2021 terkait pembentukan posko penanganan Covid-19.
Hal itu juga menyusul adanya Instruksi Mendagri (Imendagri) No. 3/2021 tentang PPKM Mikro. Pemkot Bandung memastikan segerak dan sejalan dengan pemerintah pusat.
Pemkot mewajibkan warga dalam lokasi PPKM mikro meminta surat pengantar saat hendak bepergian. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Perwal No. 5/2021.
“Warga pada lokasi PSBM yang akan bepergian wajib meminta surat pengantar ke luar-masuk kepada Satgas tingkat Kecamatan atau Satgas tingkat Kelurahan wilayah PSBM yang bersangkutan.”
Namun ada sejumlah kategori warga yang dikecualikan yakni warga yang mempunyai kepentingan mendesak seperti pelayanan kesehatan dan kebutuhan pangan.
Maka, warga yang tak masuk dalam kategori itu dilarang ke luar masuk ke wilayah PPKM mikro.
Selain itu, orang yang berasal dari luar tak boleh masuk ke wilayah PPKM Mikro. PPKM Mikro punya jangka waktu masa inkubasi terpanjang 14 hari.
Dan dapat diperpanjang atau diakhiri, sesuai hasil evaluasi Satgas tingkat kota.
11 Kecamatan Prioritas Penerapan PPKM Skala Mikro
Sementara itu, sebanyak 11 kecamatan di Kota Bandung berpotensi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro guna menekan laju kasus Covid-19.
Hal itu sesuai kebijakan pemerintah pusat soal PPKM skala mikro 9 sampai 22 Februari.
Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, beberapa kecamatan yang memiliki kasus tertinggi sejak satu pekan terakhir bisa melaksanakan PPKM skala mikro.
Namun, sejauh ini menurutnya belum ada kecamatan yang menerapkan PPKM mikro tersebut.
“Camat ini sedang mempersiapkan terutama titik yang kasusnya tinggi. Kemarin ada 11 kecamatan. Itu yang kita prioritaskan,” kata Ema, kemarin malam.
Berdasarkan analisa Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, 11 kecamatan tersebut yakni, Kecamatan Antapani, Buahbatu, Arcamanik, Coblong, Batununggal, Rancasari, Andir, Bandung Kidul, Sukajadi, Sukasari dan Kecamatan Ujungberung.
Kasus Covid-19 yang paling tinggi per 8 Februari 2021 di Kecamatan Antapani dengan jumlah 93 kasus.
Menurut Ema, Pemkot Bandung masih menunggu pengajuan PPKM dari kecamatan. Karena dalam PPKM mikro menerapkan kebijakan dari bawah ke atas (bottom up).
“Kita tunggu sekarang kecamatan setelah ada komitmen dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerjanya. Kalau misalnya kecamatan melaksanakan PPKM, itu bukan berarti seluruh kecamatan, karena mungkin kasus antar kelurahannya berbeda,” ujarnya.
Surat Keputusan Wali Kota Bandung akan keluar setelah kecamatan sepakat mengajukan PPKM mikro tersebut.
Baca Juga:
- Perhatian! Kabupaten Bandung Terapkan PPKM Mikro di 270 Desa
- Ridwan Kamil Minta PPKM Jangan Sampai Berjilid-jilid Seperti Sinetron
- PPKM Mikro Hingga Tingkat RT Berlaku di Bandung Barat
Dalam pelaksanaannya, Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan akan mulai menyosialisasikannya secara berjenjang.
“Sosialisasi oleh camat, Satgas ini berjenjang. Camat itu ketua satgas pada wilayahnya, fungsi perannya sama, bedanya ya hanya skala,” katanya.
Sedangkan untuk posko, Pemkot Bandung sudah menyepakati akan memanfaatkan kantor RT atupun RW. “Posko kita sepakati memanfaatkan kantor RT dan RW yang ada,” kata Ema.
“Terlepas banyak, sedang dan tidak ada (kasus), itu harus ada (posko). Karena dalam rangka optimalisasi koordinasi, fungsinya mencegah semaksimal mungkin,” imbuhnya.
(*/ysf)
