BPJS Kesehatan dan DPRD Kota Bandung Perkuat Koordinasi Wujudkan Sistem Kesehatan Daerah

oleh -
BPJS Kesehatan dan DPRD Kota Bandung Perkuat Koordinasi Wujudkan Sistem Kesehatan Daerah
Koordinasi BPJS Kesehatan dan DPRD Kota Bandung dalam mewujudkan Sistem Kesehatan Daerah

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – BPJS Kesehatan dan Komisi D DPRD Kota Bandung terus memperkuat koordinasinya dalam menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Medianti Ellya Permatasari mengungkapkan BPJS Kesehatan siap untuk terus meningkatkan koordinasi agar informasi layanan kesehatan kepada masyarakat semakin tepat sasaran, termasuk dalam memaksimalkan fitur kemudahan layanan di tengah pandemi.

“Pertama, kami sangat mengapresiasi langkah Komisi D DPRD Kotan bandung yang telah berkomitmen untuk terus mendukung jalannya Program JKN-KIS. Tentu Program JKN-KIS tidak bisa berjalan sendiri dan membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, khususnya dukungan yang diberikan oleh DPRD Kota Bandung,” kata Medianti, Kamis (18/02).

Medianti menambahkan BPJS Kesehatan Cabang Bandung akan terus berupaya meningkatkan kepuasan peserta dengan menghadirkan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan akses pelayanan JKN-KIS.

Apalagi di tengah masa pandemi Covid-19, Medianti menyebut pihaknya telah menghadirkan berbagai kemudahan melalui layanan digital, sehingga peserta bisa langsung mengakses tanpa terikat tempat dan waktu.

“Kami juga akan terus berupaya dalam meningkatkan akses pelayanan kepada peserta JKN-KIS, melalui fitur kemudahan layanan lewat aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 yang siap melayani 24 jam, serta melalui BPJS SATU! (Siap Membantu). Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kami siap untuk komunikasi yang lebih komprehensif,” jelas Medianti.

Senada dengan apa yang dikatakan Medianti, Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna menyebut hingga saat ini pihaknya terus mendapatkan pertanyaaan dari masyarakat, khususnya masalah teknis seperti bagaimana cara mendapatkan pelayanan, rumah sakit apa saja yang tidak bekerja sama, dan bagaimana cara terdaftar sebegai peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

“Untuk itu melalui komunikasi dan koordinasi dengan BPJS Kesehatan yang intens, kami punya informasi yang benar dan penting supaya masyarakat tercerahkan,” tutur Aries.

Aries juga mengatakan bahwa Komisi D akan terus bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk mengawal, membantu, dan mewujudkan tagline BPJS Kesehatan “Dengan Gotong Royong Semua Tertolong”.

Ia berharap misi besar itu bisa betul-betul terwujud di Kota Bandung. Komisi D juga akan melakukan rapat intensif, melibatkan semua pihak terkait seperti Dinas Kesehatan dan rumah sakit.

“Komisi D tengah mewujudkan Sistem Kesehatan Daerah yang menjamin kemudahan layanan kesehatan warga Kota Bandung dan memastikan akses pelayanan kesehatan warga tidak terkendala. Tentunya, BPJS Kesehatan merupakan bagian penting dari Sistem Kesehatan Daerah tersebut. Jadi BPJS Kesehatan tidak bergerak sendiri, karena semua merupakan rangkaian terintegrasi di dalam sebuah Sistem Kesehatan Daerah. Itu menjadi goal yang akan dicapai bersama,” ungkap Aries.

Dalam rapat kerja tersebut, Medianti juga memaparkan capaian Cakupan Kesehatan Semesta Kota Bandung per 4 Februari 2021 sebesar 95,05 persen atau sebanyak 2.367.059 jiwa dari jumlah penduduk Kota Bandung (per semester I Tahun 2020 sebanyak 2.490.386 jiwa) telah terdaftar dalam program JKN-KIS, serta telah bekerja sama dengan 200 FKTP dan 40 FKRTL.