RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menyoal terkait kebijakan lockdown. Ada beberapa poin catatan jika kebijakan itu diterapkan. Salah satunya kesiapan matang dan jaminan logistik.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil usai Rapat Komite Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Gedung Pakuan, Senin (21/6/2021).
“Lockdown itu pada dasarnya kami akan mengikuti arahan pemerintah pusat. Namun, sebenarnya tidak ada istilah lockdown. Kenapa? Saya juga bingung kenapa dihidupkan lagi istilah lockdown, karena dulu sudah disepakati lockdown itu bahasa Indonesia-nya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),” ucap Emil sapaan Ridwan Kamil.
“Jadi istilah PSBB ini harus dibarengi dengan kesiapan pangan sembako, dan lain-lain kepada mereka yang tidak bisa melaksanakan WFH (Work From Home/bekerja di rumah),” sambung Emil.
Baca Juga: Ratusan Pegawai Positif Covid-19, Gedung Sate Lockdown Hingga 25 Juni
Emil menilai, kesiapan logistik harus digarisbawahi dan menjadi perhatian pemerintah pusat jika ingin menerapkan lockdown. Pasalnya, tidak semua pemerintah daerah memliki anggaran yang cukup untuk memenuhinya.
Baca Juga: Pemprov Jabar Tambah 2.400 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19
“Kami dari jabar, anggaran memang sudah tidak ada. Kalaupun itu diadakan, kepastian dukungan logistik dari pemerintah pusat harus betul-betul sudah siap, baru kami akan terapkan di Jabar,” tegasnya.
(muh)
