RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Penyebaran Covid-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan. Jumlah pasien yang meninggal akibat virus tersebut terus bertambah. Kasus di kota-kota besar pun tak terhindarkan, terutama di wilayah Bodebek dan Bandung raya menjadi daerah penyumbang lonjakan selain DKI Jakarta.
“Karena angka kasus positif Covid-19 DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu kota negara ini perlu perhatian khusus. Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat, sumber melonjaknya kasus positif ada di mana? Khusus Jakarta, Bogor, Tangeran/Tangsel, Depok, Bekasi, jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran Covid-19,” ujar Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan dalam keterangan persnya, Jumat (16/7/2021)
Farhan menilai, lonjakan kasus yang terus terjadi meski PPKM Darurat diberlakukan harus dievaluasi secara akurat. Menurutnya, klaster keluarga tampaknya menjadi penyumbang terbesar peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia.
“Saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus di daerahnya masih terus meningkat,” tuturnya.
Baca Juga: 70 Persen Warga Jabar Terpapar Covid-19 Isoman di Rumah
Kata Farhan, klaster keluarga yang mendominasi lonjakan jadi atensi bagi Pemprov setempat untuk menyediakan tempat isolasi yang ramah terutama bagi anak-anak. Sebab, klaster keluarga di daerah menjadi persoalan tersendiri dalam peningkatan penyebaran Covid-19.
“Jika memang faktanya seperti ini, maka Pemprov DKI Jakarta, Jabar dan Banten wajib menyediakan tempat isoman dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai,” katanya.
Baca Juga: BPOM Izinkan 8 Obat Terapi Bagi Pasien Covid-19, Ada Favipiravir
Farhan memastikan, zona yang dinaungi PPKM tengah dalam kondisi krisis baik SDM maupun ekonomi. Pemerintah, lanjut Farhan, perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan kasus tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.
“Kami juga meminta semua elemen masyarakat tidak mengeluarkan provokasi terkait kegagalan PPKM Darurat. Para ahli, apa pun bidangnya perlu menahan diri, tidak memberikan komentar yang cenderung membuat masyarakat bingung. Kita berharap krisis pandemi ini tidak diboncengi agenda politik pihak manapun dengan tujuan-tujuan tertentu,” tandasnya.
(dbs)
