RADARBANDUNG, SOREANG – Program insentif guru ngaji di Kabupaten Bandung akan dilaunching usai pembahasan APBD Perubahan 2021.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan kedepan setiap bulannya guru ngaji di Kabupaten Bandung akan mendapat insentif per bulan sebesar Rp500 ribu, termasuk BPJS.
Dadang katakan, program tersebut akan dilaunching setelah APBD Perubahan selesai.
“Selaras dengan program kita bahwa ada insentif guru ngaji, ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Anak-anak kita wajib mengaji di tempatnya masing-masing karena per guru ngaji sudah kita berikan insentif setiap bulannya,” ujar Dadang di Soreang, Selasa (17/8).
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto mengungkapkan pihaknya tengah menggodok APBD Perubahan 2021. Kata Sugianto, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan eksekutif pada semester pertama akan dilihat progresnya.
“Di semester kedua, tentu kami ingin optimalisasi anggaran yang sudah direncanakan eksekutif, termasuk juga dibahas dengan DPRD,” ujar Sugianto di Soreang.
Baca Juga: Soal Insentif Rp500 Ribu untuk Guru Ngaji, Bupati Bandung Sebut akan Launching Besok
Sugianto menjelaskan pentingnya suatu perencanaan itu agar bisa mengukur keberhasilan dari target pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung, baik pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur.
“Selanjutnya pembangunan yang menonjol sekarang itu adalah kita akan sudah masuk kepada musim kemarau, kita lihat sungai sudah mengering, tentu harapannya Pemerintah Kabupaten Bandung melalui BPBD ini harus mencoba menginventarisir kemungkinan terjadinya musim kemarau, yang nanti akan berdampak pada kegiatan masyarakat,” papar Sugianto.
Baca Juga: Guru Ngaji di Bandung Barat akan Terima Insentif, Nilainya Capai Rp3 M
Disinggung anggaran PPKM darurat sebesar Rp80 miliar, Sugianto mengatakan secara tertulis sudah ada presentase penggunaannya.
“Di dalam badan anggaran, rapat badan anggaran belum selesai dan tuntas karena masih menyisakan regulasi penunjang, bahkan regulasi yang pokok harus dituangkan di dalam draft kebijakan umum anggaran. Oleh karenanya nanti kita akan perdalam lagi, karena kemarin sudah masuk dalam pendapatan, sekarang masuk di belanja,” papar Sugianto.
“Nah nanti sebagai tolak ukur belanja, kita akan mempertanyakan berapa efesiensi atau nilai Rp80 miliar penggunaannya untuk apa,” pungkasnya. (fik)
