News

Menteri Pendidikan Sudah Bolehkan Sekolah Belajar Tatap Muka di Wilayah PPKM Level 1-3

Radar Bandung - 25/08/2021, 18:16 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi
Menteri Pendidikan Sudah Bolehkan Sekolah Belajar Tatap Muka di Wilayah PPKM Level 1-3
Mendikbudristek Nadiem Makarim/ ist

RADARBANDUNG.id- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim menegaskan wilayah PPKM level 1-3 sudah bisa untuk menggelar sekolah belajar tatap muka.

Tenaga pendidik wajib vaksinasi Covid-19 lengkap.

Vaksinasi tidak jadi kriteria utama sekolah belajar tatap muka

Nadiem mengatakan persyaratan vaksinasi tidak diwajibkan bagi siswa, tapi hanya tenaga pendidik lah yang wajib sudah divaksinasi secara lengkap.

“Saat ini yang boleh melakukan tatap muka adalah semua pada wilayah PPKM level 1-3 dan vaksinasi tidak menjadi kriteria utama,” kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR, Rabu (25/8/2021).

“Tapi pada level 1-3 ada yang wajib memberikan opsi tatap muka, yang wajib itu kriteria kalau guru dan tenaga pendidik sudah divaksinasi lengkap, terutama di kota besar,” tutur Nadiem.

“Merekalah yang wajib, terutama di kota besar di mana laju vaksin sudah cukup besar seperti DKI, Surabaya, “ katanya.

“Di situlah sekolah harus melakukan persiapan dan di sini pasti ada berbagai macam kendala dari satgas Covid daerahnya mungkin ingin melakukan proses lainnya tapi keputusan SKB 4 menteri sudah sangat jelas,” lanjut Nadiem.

Nadiem menyebut keputusan SKB 4 menteri sudah cukup jelas mengenai aturan pembukaan sekolah belajar tatap muka.

Masyarakat diminta aktif melapor ke Pemda jika menemukan sekolah belum dibuka

Ia berharap masyarakat untuk aktif melapor kepada Pemda jika menemukan sekolah yang masih belum dibuka.

“Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa SKB 4 menteri sudah jelas PPKM level 1-3 boleh dilakukan tatap muka, jadi bagi yang di level 1-3 yang belum melakukan tatap muka. Masyarakat bisa mendorong pemda-nya untuk bisa melaksanakannya,” ujarnya.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang, Ini Update Sekolah Tatap Muka di Jabar

Nadiem menaruh perhatian khusus bagi daerah terpencil yang sulit mengakses internet. Menurutnya, daerah-daerah tersebut juga bisa membuka sekolah tatap muka.

Untuk itu, ia juga meminta bantuan kepada anggota Komisi X melapor dan memberikan imbauan agar daerah-daerah itu membuka sekolah tatap muka.

Baca Juga: Sekolah di Wilayah PPKM Level 1-3 Boleh Gelar PTM Terbatas

“Mohon bantuan komisi X untuk melaporkan daerah yang tidak ada internet yang masih tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka.

“Kami tidak bisa menerima itu, saya tahu mereka tidak bisa melakukan PJJ, dan segera dengan protokol kesehatan semoga pemdanya melakukan relaksasi untuk melakukan tatap muka di daerah yang tidak punya internet di daerah terpencil,” tutur Nadiem.


Terkait Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Nasional
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

RADARBANDUNG.ID, BLITAR – Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial. Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan
Nasional
KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan

RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya. Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.