RADARBANDUNG.id, SOREANG- Melalui kegiatan Focus Grup Discusion (FGD) dengan para pimpinan pondok pesantren, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung mendorong terbentuknya Raperda Pondok Pesantren di Kabupaten Bandung.
Hal tersebut menyusul adanya Perpres No. 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, yang didalamnya mengatur tentang dana abadi pesantren.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu mengatakan melalui kegiatan diskusi, pihaknya mendengarkan masukan dan saran dari para pimpinan pondok pesantren untuk pembentukan Raperda tersebut di Kabupaten Bandung.
“Sebenarnya, ketika kemarin diturunkannya Perpres No. 82/2021 memacu semangat kita untuk harus ada Raperda tersebut di Kabupaten Bandung,” ujar Renie usai kegiatan FGD di ruangan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Senin (18/10).
Pembahasan Raperda Pesantren
Menurut Renie, Raperda akan dibahas pada masa sidang kedua. Fraksi PKB, lanjut Renie, akan memperjuangkan terealisasinya Raperda tersebut.
Baca Juga: Kemenag Salurkan Bantuan Rp 2,6 Triliun untuk Pesantren
“Karena kita merasa bahwa selama ini pondok pesantren ini dimarjinalkan atau tidak diperhatikan, padahal pendidikan lain itu bisa diberi anggaran yang maksimal. Tapi pondok pesantren ini anggarannya minimal sekali, itu yang memacu kita untuk bisa melahirkan Raperda Pondok Pesantren,” tutur Renie.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Acep Ana menginginkan pembahasan Raperda menjadi prioritas pertama.
Baca Juga: Perda Pesantren Disahkan, Sidkon Djampi Sujud Syukur di Ruang Rapat Paripurna
Acep menuturkan, untuk naskah akademiknya akan usulkan pada masa sidang II tahun 2022.
“Kami bahagia sekali ketika banyak pimpinan pondok pesantren hadir untuk memberikan masukan terhadap Raperda,” kata Acep, menambahkan.
