RADARBANDUNG.id, SOREANG- Mal Pelayanan Publik (MPP) di Munara 99 kawasan GBS Soreang, Kabupaten Bandung diresmikan. Total ada 27 instansi yang bergabung guna memberikan berbagai layanan administrasi.
Yaitu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang.
Selain itu, ada KPP Pratama Majalaya, Samsat Soreang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung, Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Bandung, Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Soreang, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Selanjutnya Polresta Bandung, Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung, Pengadilan Agama Soreang, Badan Narkotika Nasional (BNN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung.
Kemudian, BPJS Ketenagakerjaan Bandung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bandung, Kadin Indonesia, PT Taspen Bandung, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Bapenda, Disdukcapil, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo mengapresiasi pembangunan mal pelayanan publik di Kabupaten Bandung ini.
Apalagi, tempatnya bersih dan rapi sehingga masyarakat Kabupaten Bandung akan merasa aman. Fasilitas lain di gedung pelayanan tersebut adalah tempat bermain anak hingga perpustakaan.
“Ini dapat mempercepat proses pelayanan publik sebagaimana diinisiasi oleh Pak Bupati dan disupport oleh Pak Gubernur,” ujar Tjahjo usai meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung, Soreang, Rabu (8/12).
Tjahjo katakan, mal pelayanan publik Kabupaten Bandung menjadi yang termegah dari 50 mal lainnya. Sarana pelayanan di Kabupaten Bandung ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya.
“Ada berbagai langkah kebijakan dari pemerintah provinsi untuk mempercepat, setidaknya ada studi tiru dari beberapa kota yang ada, seperti Bekasi, Karawang, Sumedang, sekarang Kabupaten Bandung. Tidak harus punya gedung yang baru, gedung yang lama, yang penting satu atap, terintegrasi, seluruh instansi terkait yang berkaitan dengan masyarakat secara luas,” tutur Tjahjo.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan dengan adanya mal pelayanan publik maka masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk mendapatkan pelayanan publik.
“Termasuk di Bekasi melakukan peresmian juga, jadi ada pilihan akad nikah pun bisa di MPP menghemat biaya dan langsung di kasih kartu nikahnya. Sehingga ini menjadi contoh bahwa negara hadir pada masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Emil, dalam sambutannya.
