RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Ratusan mahasiswa Universitas Langlangbuana (Unla) dari berbagai fakultas menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus, Jalan Karapitan, Kota Bandung, Senin (27/12/2021). Mahasiswa menuntut 15 poin kebijakan universitas, salah satunya kenapa memberi ruang untuk oknum dosen yang pernah terlibat kasus asusila pada 2018 lalu.
Hal itu ditegaskan oleh Presiden Mahasiswa (Presma) Unla, Bintang Simbolon. Menurutnya, dalam tiga tahun terakhir oknum dosen tersebut tidak pernah terdengar lagi namanya di kampus. Namun, dalam beberapa waktu terakhir oknum dosen yang pernah menjadi Wakil Rektor Unla tersebut muncul seolah diberi ruang secara akademis dan mengajar.
“Harusnya diberhentikan. Tidak diberi ruang akademis,” ucap Bintang Simbolon saat ditemui disela-sela aksi.
“Kami mau kampus itu menyikapi secara kongkrit, artinya ketika ada dosen yang tersandung kasus harus ditindak tegas dengan cara dikeluarkan,” paparnya.
Kata Bintang, jika pelaku pelecehan seksual tetap diberi ruang di kampus bukan tidak mungkin malah merusak reputasi Universitas yang selama ini sudah dijaga dengan baik.
“Kami punya datanya, oknum dosen tersebut masih terdaftar sebagai pengajar S1 di Unla,” imbuhnya.
Lebih jauh Bintang juga mengkritisi akibat ulah oknum dosen pada 2018 lalu, posisi Wakil Rektor III kosong hingga saat ini. Bahkan, kekosongan posisi itu hingga saat ini tidak jelas.
“Kami menanggapi secara tegas kekosongan posisi itu. Harunsya saat ada kekosongan segera diisi agar kinerja Universitas berjalan dengan maksimal,” imbuhnya.
Sejauh ini, kata Bintang, pihak universitas tidak merespon secara tegas ihwal beberapa tuntutan mahasiswa termasuk penyelesaian oknum dosen yang pernah terlibat kasus pelecehan seksual. Padahal pihaknya sudah meminta Rektor Unla untuk menggelar audiensi.
“Ajakan kami selalu ditolak. Alibinya tidak bisa audiensi karena sedang Covid-19. Padahal kami buat opsi, bagaimana jika online, tapi tetap tidak direspon,” paparnya.
“Kalau seperti ini universitas seolah menutup komunikasi. Tidak ada harmoninasi antara mahasiswa dan universitas (Rektor),” sambungnya.
Baca Juga: Dituding Tutupi Kasus Pemerkosaan Santriwati, Ini Kata Atalia Praratya
Selain itu, kata Bintang, mahasiswa juga mengkritisi kenaikan biaya SPP yang mengalami kenaikan. Pada tahun ajaran 2018-2019 besaran biaya SPP sebesar Rp4,5 juta. Sedangkan untuk tahun ajaran 2020-2021 naik Rp500 ribu.
“Kenaikan SPP ini dasarnya apa? Harus transparan, kenapa dinaikan. Seharunya SPP itu ditekan, bukan naik. Kita semua tau lagi kondisi pandemi ekonomi sedang susah,” terangnya.
Baca Juga: Perkosa 12 Santriwati, Herry Wirawan Diancam 15 Tahun Bui, Nurul Arifin: Bagi Saya Masih Kurang
Bintang menyebut, jika tuntutan mahasiswa tidak direspon dalam satu pekan kedepan pihaknya bakal menggelar aksi susulan dengan memobilisasi massa yang lebih besar.
“Kami tunggu sampai pekan depan. Jika tidak, kami akan aksi lagi. Entah itu aksi di kampus atau di LLDIKTI Wilayah IV untuk mempertanyakan kebijakan kampus ini apakah sudah tepat atau tidak,” tandasnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Humas Unla, Dudi Yudhakusuma menuturkan, saat mahasiswa unjuk rasa sebetulnya pihak kampus sudah mengajak untuk berdialog di dalam wisma, tapi mereka menolak.
“Intinya pak Rektor mengapresiasi dan menerima aspirasi dari mahasiswa, dan lebih elok lagi dapat disampaikan dalam forum yang lebih nyaman dan tidak mengganggu ketertiban umum,” pungkasnya.
