RADARBANDUNG.id, SOREANG- Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung, Iman Irianto mengungkapkan program Bus Rapid Transit (BRT) yang diinisiasi Kementerian Perhubungan menuai protes dari pengusaha dan sopir angkot jurusan Banjaran-Bandung.
Diketahui, pada program BRT terdapat 2 koridor yaitu Gading Tutuka Soreang-Leuwi Panjang via tol dan koridor Baleendah-Bandung Elektronik Center (BEC).
Beberapa waktu lalu, Dishub Kabupaten Bandung sudah melakukan pemanasan jelang pemberlakuan proyek Kemenhub itu.
Iman mengatakan, program BRT itu akan memanfaatkan bus ukuran 3/4, dimana masyarakat bisa menggunakannya secara gratis.
“Bagi masyarakat pengguna jelas menguntungkan, sudah nyaman dan gratis, tapi bagaimana dengan pengusaha dan pengemudi angkot,” ujar Iman saat wawancara di Soreang, Minggu (13/2).
“Yang kemarin protes itu bukan yang lokal angkot Soreang-Banjaran, tapi angkutan Banjaran-Bandung, nah saya mau menindak atau membina gimana, karena bukan kewenangan saya,” sambungnya.
Untuk angkot lokal yang jurusannya masih di wilayah Kabupaten Bandung merupakan kewenangan Dishub Kabupaten Bandung. Sementara angkot lintas kabupaten/kota dan antar kota, kewenangan Dishub Jawa Barat.
“Harusnya sekarang (program berjalan). Standby nya di Gading Tutuka Soreang. Belum tahu (jumlah kendaraannya), bertahap dulu,” jelas Iman.
Baca Juga: Kepala Daerah Bandung Raya Sepakat Bangun Bus Rapid Transit, Target Beroperasi 2023
Sebelumnya Dishub Kabupaten Bandung telah melakukan pemanasan program BRT tersebut pada 14-17 Desember 2021, dengan mencoba membuat koneksitas dengan mengadakan uji coba trayek jurusan Soreang – Baleendah.
Hal tersebut dilakukan karena menuju ke titik tadi (koridor BRT) perlu angkutan lokal.
Tercatat kurang lebih ada 92 angkutan yang dilibatkan dalam kegiatan uji coba trayek jurusan Soreang – Baleendah.
Pihaknya tidak menggunakan moda baru, namun menggunakan angkot dan pengemudi setempat. Masyarakat bisa memanfaatkan trayek Soreang – Baleendah hanya dengan merogoh kocek sebesar Rp2.000. (fik)