RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2022 resmi ditutup, Rabu, (30/3). Rakornas yang diselenggarakan selama dua hari dan dihadiri kurang lebih 10 ribu peserta yang terbagi dalam ruang daring dan luring menghasilkan sejumlah poin rekomendasi.
Rekomendasi tersebut dibacakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, Moh. Hasan Sijaya antara lain, terkait peningkatan budaya literasi dalam mendukung Program Prioritas Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter dengan indikator Nilai Budaya Literasi yang telah ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 71 (tinggi), dengan komponen utama tingkat kegemaran membaca masyarakat, akses internet, dan kunjungan ke perpustakaan/taman bacaan) seluruh jenis perpustakaan di Indonesia agar mendukung target capaian tersebut.
“Kemudian Perpustakaan Nasional bersama-sama dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi, serta para pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi lintas lembaga untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan perpustakaan baik konvensional maupun digital guna mendukung pembangunan sumber daya manusia,” ucap Moh. Hasan Sijaya.
Hasan melanjutkan, rekomendasi selanjutnya yaitu Perpustakaan Nasional bersama-sama dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi serta para pemangku kepentingan melaksanakan transformasi perpustakaan sebagai sarana memperkuat akses informasi ilmu pengetahuan dan mendukung terwujudnya ekosistem digital nasional.
“Selain itu juga mendorong terwujudnya perpustakan sebagai pusat pengetahuan, pusat kegiatan literasi, pusat berkegiatan masyarakat dan pusat pemajuan kebudayaan yang memungkinkan masyarakat dapat berbagi pengalaman, belajar secara kontekstual dan berlatih keterampilan dan kecakapan hidup di seluruh wilayah Indonesia,” terangnya.
“Mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendirikan perpustakaan umum di seluruh kecamatan hingga desa dan kelurahan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia,” sambungnya.
Baca Juga: Menko Muhadjir Effendy: Digitalisasi Perpustakaan Sudah Jadi Keharusan
Perpustakaan Nasional juga diharapkan bersama-sama dengan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah/Madrasah, dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat literasi masyarakat melalui peningkatan akses pengetahuan menyediakan bahan bacaan baik cetak maupun digital di tempat-tempat umum dalam bentuk layanan perpustakaan konvensional dan berbasis aplikasi digital.
“Paling penting meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan progam dan kegiatan untuk mendukung percapaian target nasional peningkatan budaya literasi, sebagai salah satu Program Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2020-2024,” paparnya.
Baca Juga: Pengembangan Perpustakaan jadi Tanggung Jawab Bersama
Lalu, kata Hasan, Perpustakaan Nasional dan para pemangku kepentingan bidang perpustakan untuk mendorong percepatan tersusunnya regulasi Peta Jalan Pembangunan Literasi (PJPL).
“Perpustakaan dan Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, Forum Perpustakaan dan Literasi serta para pemangku kepentingan juga didorong untuk mengembangkan jejaring Kerjasama perpustakaan lingkup nasional,” tuturnya.
