RADARBANDUNG.id, JAKARTA- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim harus terus terjaga agar target pada Perjanjian Paris dapat tercapai dan tidak mempengaruhi PDB.
“Kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim harus terus dijaga. Kita komitmen untuk menurunkan 29 persen di tahun 2030 sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam Green Economy Indonesia Summit 2022 : “The Future Economy of Indonesia” di Jakarta, Rabu (11/5).
Menko Airlangga mengatakan jika target net zero emission tercapai, PDB dunia akan turun sebesar 10 persen dimana Asia Tenggara merupakan salah satu daerah ataupun regional yang beresiko tinggi.
Selain itu berdasarkan climate economic index juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat rentan, terutama ketika memasuki musim kemarau. Pemerintah pun khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah bersiap menghadapi kebakaran hutan.
Airlangga mengungkapkan untuk mewujudkan green economy juga didorong melalui G20 dengan membahas pembiayaan berkelanjutan untuk sumber pembiayaan yang berbasis pada pembangunan multilateral. Indonesia bersama Asian Development tengah membahas skenario pembangunan energi berbasis rendah karbon yang menghasilkan dari segi ekonomi.
“Termasuk pilot project terkait kegiatan mengurangi emisi yang ditargetkan di tahun 2060. Diharapkan prototyping daripada PLTU bisa di finance dan ini sedang dibahas skenarionya dengan Asian Development Bank,” ujar Menko Airlangga.
Baca Juga: Airlangga Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tetap Tinggi Sepanjang 2022
Lebih lanjut ia menuturkan potensi energi baru cukup besar yaitu 442 giga watt untuk pembangkit listrik. Kendati demikian energi terbarukan masih mempunyai tantangan dari segi teknologi seperti membangun hydro power yang hanya bisa dibangun di Kalimantan Utara dan Memberamo Papua saja. Namun permintaan tertinggi berasal dari Pulau Jawa.
Selanjutnya pemerintah juga terus mendorong mekanisme transisi energi berupa perpajakan yang merupakan cap and trade dan cap and tax. “Jadi perusahaan yang sudah komitmen untuk menghemat energi apabila dia lebih besar dari komitmen makan dia diberikan pajak yang akan diberlakukan untuk PLTU di tahun ini dan inilah yang sedang kita dorong,” tutur dia.
