RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan berharap ada solusi terkait wacana penghapusan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) oleh pemerintah pusat.
“Saya sudah sampaikan kepada seluruh dinas untuk tidak panik dulu, kita masih belum tahu kedepannya seperti apa terkait wacana penghapusan di tahun 2023 mendatang,” ujar Hengky, Rabu (13/7).
Hengky menyatakan, sejauh ini keberadaan TKK di lingkungan Pemkab Bandung Barat dinilai membantu dalam menyokong berjalannya aktivitas di setiap OPD yang ada.
Baca Juga: 2023 Honorer Dihapus, Pemda KBB Terancam Kekurangan Pegawai
“Apalagi TKK yang memiliki background yang sesuai dan memang sudah bekerja lama itu sangat membantu sekali dan dibutuhkan,” katanya.
Hengky mengakui, saat ini ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kelebihan TKK. Misalnya, dalam satu dinas ada 2 atau 3 orang dengan SDM yang sama. “Padahal yang dibutuhkan hanya 1 dan sisanya harus didistribusikan ke yang lain,” imbuhnya.
Baca Juga:100 Ribu Guru Honorer Lulus Seleksi PPPK, Cek Pengumuman di Link Ini
Ia berharap, kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah pusat untuk Kab. Bandung Barat ditambah. Dengan begitu, hal tersebut menjadi salah satu solusi terkait keberadaan TKK.
“Saya yakin pemerintah pusat pun memiliki solusi, apakah itu nanti menjadi P3K atau kemudian solusi yang lain dari pemerintah. Bisa outsourching dan lainnya, tentu kita pemda bersama-sama mencari solusi,” tuturnya. (kro)
