RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pertemuan level menteri Asia initiative dan penandatangan Bali Declaration digelar pada 14 Juli 2022 di Nusa Dua, Bali dan dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan, pimpinan otoritas pajak dan perwakilan beberapa delegasi yurisdiksi Asia serta organisasi internasional sebagai patner Asia Initiative.
Agenda pertama pertemuan tingkat menteri membahas tantangan dan manfaat dari implementasi standar pertukaran informasi (exchange of information/EOI) serta keterbukaan untuk tujuan perpajakan (tax transparency).
Selain itu dibahas pula mengenai dukungan yang akan diberikan oleh Asia Initiative, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) dan organisasi patner dalam mendorong yurisdiksi-yurisdiksi di Asia untuk mengimplementasikan EOI dan tax transparency.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai Chair pada ministerial meeting menyampaikan bahwa walaupun manfaat yang diterima dari implementasi EOI dan tax transparency sangat besar, namun tantangan yang dihadapi untuk mengimplementasikan juga besar.
“Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan dukungan politik dari pimpinan yurisdiksi sebagai sinyal untuk mau bergabung dalam kerjasama transparansi global untuk melawan penghindaran pajak (tax evasion) dan aliran dana ilegal (illicit financial flows),” ujarnya.
Sri Mulyani menyampaikan apabila dukungan dari level atas telah didapatkan langkah selanjutnya adalah memberikan dukungan teknis untuk implementasi standar EOI dan tax transparency yang akan berbeda-beda tergantung dari kesiapan setiap yurisdiksi.
Peran Asia Initiative sangat krusial dalam mengakselerasi agenda tax transparency dan implementasi EOI di kawasan Asia.
“Agenda kedua yaitu penandatanganan Bali Declaration yang merupakan perwujudan dukungan politik dari pemimpin yurisdiksi Asia dalam pembentukan Asia Initiative dan akselerasi agenda tax transparency di
kawasan Asia,” paparnya.
Bali Declaration ditanda-tangani oleh 11 yurisdiksi yaitu Brunei Darussalam, Hong Kong (SAR), India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Macau (SAR), Malaysia, Maladewa, Singapura, dan Thailand.
Dalam penandatanganan tersebut, selain Menteri Keuangan Indonesia, Menteri Keuangan dari India, Jepang dan Singapura turut hadir secara langsung untuk menandatangani Bali Declaration.
