News

Prof Imron Cotan: Penyesuaian Harga BBM dan Bansos Harus Beriringan

Radar Bandung - 01/09/2022, 17:25 WIB
AY
Ali Yusuf
Tim Redaksi
Foto ilustrasi warga saat mengisi BBM di salah satu Stasiun pengisian bahan bakar di Kota Bandung, Selasa (28/6). (TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Angka subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang digelontorkan Pemerintah saat ini bernilai fantastis. Jumlah subsidi BBM tersebut saat ini sudah mencapai Rp 502 triliun dari yang awalnya sekitar Rp. 170 triliun.

Besarnya dana subsidi BBM membuat beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) semakin berat dan cenderung tidak stabil. Padahal diperlukan stabilitas perekonomian agar berbagai program pemerintah dapat terus berjalan.

Stabilitas perekonomian nasional menurut pengamat akan bisa tercapai apabila penyesuaian harga BBM segera dilakukan beserta adanya program bantalan sosial yang tepat sasaran dan telah ditakar dengan baik.

Baca Juga: Harga BBM 1 September: Pertalite Masih Rp 7.650, Non Subsidi Turun

Pasalnya pergerakan roda perekonomian Indonesia perlahan mulai berjalan, dengan ditandainya banyak aktivitas publik termasuk juga di bidang ekonomi. Hal tersebut membuat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi langsung melonjak tinggi belakangan ini.

Salah seorang Diplomat, Prof. Imron Cotan menyatakan bahwa konsumsi BBM yang meningkat di masyarakat tersebut sayangnya justru tidak diimbangi dengan ketersediaan minyak lantaran sedang terjadi ketegangan geopolitik dunia.

Baca Juga: Jelang Harga Pertalite dan Solar Naik, Pemerintah Cairkan BLT BBM

Maka dari itu, menurutnya Pemerintah harus benar-benar secara bijaksana merespons seluruh ketidakpastian itu. “Tapi disisi lain ada konflik Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan supply minyak terganggu dan saat ini terjadi situasi anomali yang harus dihadapi secara prudent,” katanya dalam sebuah wawancara, Kamis (1/9).

Pemerhati Isu-Isu Strategis tersebut juga menambahkan bahwa dalam upaya sikap bijaksana yang dilakukan oleh Pemerintah, maka bisa dengan terus menjaga ketersediaan, namun di sisi lain hal itu pasti akan memberatkan dan mengganggu anggaran negara.

“Pemerintah harus menyiapkan stockage (persediaan) dan itu memang penting sekali. Dari segi supply, Indonesia masih aman namun dari segi harga akan berat sekali mengganggu APBN,” tambahnya.