RADARBANDUNG.id, BANDUNG – West Java Developement Forum (WJDF) 2023 menjadi ajang untuk menampung masukan dari berbagai pihak agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah dan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat.
Acara yang digelar akhir Juli 2023 ini bertajuk “Jawa Barat Unggul dalam Mendukung Indonesia Emas 2045”.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Arief Anshory Yusuf, mengatakan kunci dari visi Indonesia emas tahun 2045 adalah peran dari pemimpin yang bisa mengerucutkan setiap masukan mengenai pembangunan di berbagai sektor.
“Apa yang dicita-citakan di 2045, kalau melihat potensi di Jawa Barat, insya Allah bisa dicapai. Cuma kuncinya adalah kita semua harus partisipasi. Walau demikian, tetap utamanya adalah leader, yang harus siap,” kata dia dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (28/7).
“Mengapa pertumbuhan ekonomi di Jabar selalu lebih tinggi dibanding provinsi lain, tapi pendapatan per kapita kita lebih rendah dari nasional. Ini harus jadi catatan di forum ini,” dia melanjutkan.
Menurut dia, perlu kajian yang komprehensif mengenai adanya kontradiksi tersebut. Apakah pembangunan yang terjadi selama bukan milik masyarakat Jabar, apakah masyarakat Jabar hanya menjadi pekerjanya bukan pengusahanya, atau alasan lainnya.
“Kenapa pertumbuhan ekonomi tidak berdampak langsung pada masyarakat, apakah karena hanya segelintir orang yang menikmati, apakah karena aktivitas ekonomi hanya di tempat tertentu, atau penerimaan masih ada kebocoran, perlu ada leader berani untuk selesaikan hal-hal ini,” ujarnya.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan satu dari sekian banyak indikator pembangunan. Hal yang paling mendasar seperti pembangunan sosial (social development) harus dimonitor terus menerus.
“Misalkan Kota Bandung, pertumbuhan ekonomi selalu tinggi di angka 8 persen tiap tahun. Saya lihat itu sebetulnya, kita bisa membuat sebuah policy yang pertumbuhan ekonominya tidak 8 persen, sekitar 7,5 persen, tapi lebih banyak diraskan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
“Pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan utama pembangunan. Hal yang terpenting, adalah pembangunan yang dinikmati oleh orang lain,” terang dia.
Caranya, adalah keberanian kepala daerah dalam mengatur investasi pembangunan agar sedapat mungkin melibatkan dan memberi dampak positif ada masyarakat.
“Pertama, kita harus berani dalam perizinan, bahwa untuk investasi di Jawa Barat, itu harus menjamin bahwa misalkan pekerja yang bekerja di proyek atau pabrik pabrik itu harus melalui tahapan transfer teknologi, supaya pinter mereka itu, diwajibkan, kalau nggak ya jangan,” katanya.
Kebijakan lainnya adalah kepala daerah harus berani melakukan zonasi, jangan hanya membuka usaha di lokasi-lokasi tertentu, tapi tidak di lokasi-lokasi lain yang belum tersentuh.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan, mengatakan perlu percepatan menyusun kebijakan rencana pembangunan daerah, di antaranya dengan berbagai diskusi. Semuanya dikemas dengan namanya West Java Development Forum.
“Yang dibahas nanti berbagai aspek, sosial, ekonomi, lingkungan, dan birokrasi serta politik. Kemudian yang terlibat karena di-leading oleh Pemprov Jabar, kami berupaya semua bisa terlibat, masyarakat dan segala mancamnya tentunya dengan berbagai metode, metode elektronik, metode langsung ke lapangan, metode formal diskusi, semuanya sudah kita upayakan,” kata dia. (dbs)
