RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Kebijakan WFH dinilai bakal berdampak negatif pada geliat ekonomi.
Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar mengatakan, WFH akan mempengaruhi pendapatan pekerja informal. Seperti rumah makan, transportasi online, dan lainnya. Sebab, banyak pekerja yang harus WFH.
Selain itu, setelah dinilai berdampak perbaikan kualitas udara maka WFH kembali ditiadakan. Lalu, terulang lagi dengan tingginya kendaraan di jalanan sehingga polusi marak kembali. Dan siklus ini akan kembali lagi ke awal.
”Kebijakan WFH bukanlah solusi untuk mengatasi polusi secara sistemik,” tegasnya, kemarin.
Timboel menilai, kebijakan harusnya menekankan pada penggunakan fasilitas kendaraan umum, seperti Transjakarta atau mobil jemputan yang disediakan instansi K/L dan Pemda. Dengan begitu, karyawan atau ASN tidak lagi menggunakan kendaraan pribadinya.
“Tentunya instruksi ini harus dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja. Sehingga kebijakan tersebut akan mudah dipatuhi,” ungkapnya. Kebijakan ini pun, imbuh dia, akan berdampak pada penurunan konsumsi BBM sehingga akan lebih ringan bagi APBN.
Menurutnya, selama ini pemberian tunjangan kinerja (tukin) hanya dikaitkan dengan kehadiran karyawan. Karenanya, diharapkan ke depan tukin bisa dikaitkan dengan kesadaran sistemik untuk menggunakan kendaraan umum atau mobil jemputan dari instansi terkait. (gih/agf/mia/lyn/jp)
