RADARBANDUNG.ID, KAB BANDUNG – 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah.Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta.
Pemindahan IKN yang digarap oleh Presiden Joko Widodo sejak 29 April 2019, memutuskan untuk memindahkan IKN keluar pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024.
Sejalan dengan program pembangunan untuk kepindahanya Pusat Penerintahan Negara Republik Indonesia ini cukup menjadi bahan pengamatan salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Kab Bandung. H Ayi Sulaeman beliau nota bene seorang pengusaha sempat menyampaikan ide gagasan dalam menyikapi program IKN.
Baca Juga : PKS Belum Putuskan Soal Cak Imin, Anies: Hanya Soal Waktu
Dijumpai di kantornya Jl Raya Rancaekek-Cicalengka Kepada Radar Bandung Kamis (7/9/2023) menurutnya, apakah IKN Ini murni kepentingan masyarakat atau bukan..?
”Kalau bukan untuk kepentingan masyarakat ngapain di terusin menjadikan penghamburan uang negara saja,” ucapnya.
”Saya sempat cermati , kenapa tidak didahulukan pembangunan untuk kepentingan pasilitas keamanannya. Semisal disiapkan dulu markas markas komando pertananan negara. Ini mah malah didahulukan pembangunan pasilitas istana negara dan kantor kantor dinas pusat pemerintahan,” tuturnya.
Baca Juga : Usai Diperiksa KPK, Cak Imin: Saya Bantu KPK Tuntaskan Penyelesaian Kasus Korupsi
“Itu kan sekonyong-konyong pusat kantor presiden saja yang pindah kesitu. Sementara yang paling utama pembangunan pasilitas pangkalan untuk kebutuhan pertahanan negara seperti nya tidak didahulukan,” sambungnya.
”Ini menurut saya,wajar ada bentuk riskan,Begitu diserang kan bagainana,andai mendatangkan pasukan pun semisal dari pulau jawa bisa memakan waktu, ya bisa keburu disandera Presiden nya,” imbuh H Ayi.
”Kita sedikit plas back knapa selama ini ibu kota Jakarta aman aman saja, tidak ada berani menyerang ,karena berbagai kantor kedutaan dan konsulat ada disitu. Kalau misal pihak lain menyerang Jakarta sudah barang tentu negara lain membantu takan tinggal diam. Menurut perspektif saya sebagai pelaku usaha yang hanya sekedar mendengar dan memantau dalam benak saya apakah program IKN itu sebelumnya sudah betul betul matang dalam analisa kajianya atau hanya sekedar program mengejar reputasi dalam kepemimpinan sehingga terkesan di paksakan. Jadi yang utama menurut saya kuncinya utamakan pertahanan keamanan. Apa lagi sekarang segala bentuk pembangunan dalam pelaksanaanya didominasi oleh warga dari negara lain sehingga intervensi negara lain cukup kuat ke pihak kita,” imbuh H Ayi.
Salah satu saja ,semisal dimatikan saja listrik nya mau bagai mana ? Dan ini musti menjadi sebuah bentuk kajian secara Nasional. Saya bukan tidak mendukung program IKN,hanya analisa kajianya harus mendalam. Mestinya fasilitas untuk pertahanan keamanan negara dulu diutamakan dan di persiapkan,sebelum ke arah pembangunan istana negara dan kantor pusat Pemerintahan itu,minimal pembangunanya di laksanakan secara bersamaan,” katanya.
”Pembangunan pertahanan keamanan dulu yang harus di utamakan karena ini menyangkut kepentingan negara,kalau tidak diperlukanya kembali bentuk Amandemen,” tutur tokoh masyarakat di Kabupaten Bandung ini. (den)
