News

Pemprov Jabar Susun Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

Radar Bandung - 15/12/2023, 14:43 WIB
AY
Ali Yusuf
Tim Redaksi

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG). Ini merupakan bagian upaya mempersiapkan bonus demografi dan Indonesia Emas pada tahun 2045.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Iendra Sofyan menuturkan prediksi bonus demografi dan visi Indonesia Emas harus disiapkan dengan maksimal dan secara maksimal.

Salah satu faktor penting untuk mewujudkan Indonesia Emas adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki daya saing dan kualitas tinggi.

“Salah satu faktor penentu menghasilkan SDM bagus adalah asupan gizi. Dokumen Rencana Aksi Pangan dan Gizi ini adalah sebuah amanah yang harus kita lakukan,” jelasnya saat menjadi narasumber Jabar Punya Informasi (Japri) Volume 136 di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM, Kabupaten Bandung, Kamis (14/12).

“Kita tahu masyarakat Jawa Barat paling banyak se-Indonesia. Jumlah 49 juta dan di 2045 sebanyak 56,8 juta. Tetap paling banyak se-Indonesia. Usia Gen Z dan Y paling besar juga. Untuk menjaga kualitas SDM, tentunya menjaga asupan-asupan pangan,” ujar Iendra.

Dengan dukungan lahan produksi pertanian yang luas, sekitar 3,6 juta hektare. Jumlah produksi itu bisa memenuhi kebutuhan dengan catatan pendistribusiannya secara merata.

“Rencana Pangan dan Gizi Daerah yang lebih terarah dan baik, pada pelaksanaannya sudah terpetakan. Ini menjadi acuan di kabupaten kota. Dipetakan seberapa besar kita memproduksi. Bappeda mengoordinasikan ke seluruh OPD terkait,” jelasnya.

Maka dari itu diharapkan melalui perencanaan yang matang, Jabar mampu berkontribusi maksimal demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekaligus mengoptimalkan bonus demografi, menjadikan Indonesia menjadi negara maju.

“Tantangan, paling tidak jumlah penduduk Jabar yang terus bertambah harus bagus asupannya. Jangan sampai enggak dapat Indonesia Emas 2045. Lokus dikaitkan dengan stunting. Juga dampak ke ekonomi. Banyak UMKM yang menjajakan pangan bergizi,” imbuhnya.

Sementara Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan (DKPP) Jabar Indriantari menambahkan adanya RADPG membuat semua bisa terencana dengan baik, mulai dari produksi, pendistribusian hingga peningkatan konsumsi masyarakat terhadap makanan kaya gizi.

“Ketersediaan ini harus sampai ke masyarakat, ada pendistribusian. Bagaimana ketersediaan bisa diakses. Itu yang perlu kita ciptakan. Permasalahan perlahan kita atasi,” katanya. (*)