RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV tahun 2024 yang berlangsung di Grand Asrilia, Kota Bandung, Selasa-Rabu (16-17/1/2024).
Pelaksanaan Rakerda ini dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya – upaya sinergis organisasi serta penjabaran dalam pelaksanaan Program Kerja BPD PHRI Jabart untuk tahun 2024.
Disamping itu, rakerda sebagai upaya penyampaian berbagai informasi dan evaluasi kegiatan PHRI Jabar yang telah dilaksanakan pada 2023.
Rakerda PHRI IV ini diikuti oleh 25 Badan Pimpinan Cabang (BPC) se-kabupaten/kota di Jabar. Sementara 3 BPC yakni BPC PHRI Kota Depok, dan BPC PHRI Karawang tidak hadir.
Sekretaris BPD PHRI Jabar Herrie Hermanie Soewarma mengatakan, Rakerda IV ini juga sebagai media bersilaturahim, berkoordinasi seluruh jajaran pengurus BPD PHRI Jabar.
Termasuk dengan pengurus inti BPC PHRI Kota/Kabupaten Se-Jabar guna menghasilkan Program Kerja BPD PHRI Jabar untuk tahun 2024.
Selain itu untuk melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran pengurus BPD PHRI dan BPC PHRI Kota/Kabupaten Se-Jabar.
Utamanya, pada kebijakan kepariwisataan nasional dan kepariwisataan daerah, serta kebijakan PHRI yang telah ditetapkan dalam Munas/Rakernas PHRI. Sehingga, dapat disesuaikan dan menjadi rujukan dalam menyusun Program Kerja BPD PHRI Jabar 2024.
“Program kerja yang dimaksud akan dapat dicapai bila semua stakeholder pariwisata bergerak dan berbenah diri bersama terutama dalam sektor industri pariwisata,” ujarnya.
Menurut Herie, strategi dan promosi diharapkan bisa mendatangkan para wisatawan untuk berkunjung ke Jabar.
“Untuk meningkatkan okupansi hotel dan restoran, membutuhkan dukungan dan usaha yang keras dari seluruh stakeholder pariwisata di Jabar,” tambahnya.
Sementara itu Ketua PHRI Jabar Periode 2020-2025 Herman Muchtar mengatakan, Jabar memiliki banyak objek wisata unggulan. Tak heran Ridwan Kamil saat menjabat sebagai Gubernur Jabar menegaskan bahwa Jabar sebagai destinasi wisata nasional. Namun faktanya, tidak ada objek wisata di Jabar yang masuk 10 unggulan wisata nasional.
Apalagi sekarang Tol Cisumdawu sudah selesai, dan Jabar memiliki bandara baru Kertajati di Majalengka.
“Bandara Kertajati harus beroperasi dengan lancar sehingga Bandara Husein Sastranegara dimatikan dan disisakan tiga penerbangan, ternyata bandara Husein tidak ada penumpang sehingga Bandara Husein pun mati. Kita harapakan operasional Bandara Kertajati berjalan bagus tetapi kenyataannya kurang memuaskan, penerbangan dari Bandung ke Medan harus lewat Cengkareng dulu, ini menjadi masalah apa lantas kita biarkan, apa yang salah, makanya harus kita cari solusinya,” papar Herman kepada wartawan seusai Rakerda IV di Bandung, Rabu (17/1).
Terkait wisata unggulan nasional, Jawa Barat memiliki objek wisata Pangandaran yang menjadi unggulan.
“Jabar merupakan provinsi yang paling besar, namun disayangkan wisata di Jabar belum masuk 10 unggulan wisata nasional, oleh karena itu, Pangandaran sebagai objek wisata unggulan di Jabar kita upayakan dan kita tingkatkan supaya bisa masuk unggulan wisata nasional. Kuncinya adalah kolaborasi antar stakeholder, tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri, harus ada tim yang kuat terdiri dari semua unsur, pemangku kebijakan maupun para pengusaha di sektor pariwisata,” pungkas Herman. (nto)
