RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Guna menjaga stabilitas harga menjelang Ramadan dan Idulfitri serta memperluas digitalisasi sebagai prasyarat berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jabar bersama Bank Indonesia (BI) Jawa Barat dan stakeholders terkait menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TPID – TP2DD) Jawa Barat pada Rabu (6/3).
Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menyampaikan, di tengah berbagai tantangan pengendalian inflasi, Jawa Barat patut bersyukur telah mencatatkan inflasi tahun 2023 yang terjaga pada rentang sasaran dan berada di bawah inflasi nasional.
“Jelang Ramadan tahun ini, pengendalian inflasi melalui operasi pasar perlu semakin diperkuat melalui pemanfaatan data evaluasi administrasi OP dan GPM tahun sebelumnya guna menekan harga pangan secara efektif,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Bey, seluruh proses tersebut perlu didukung kelancaran distribusi pasokan ke pasar retail modern dan tradisional. Di sisi digitalisasi, Jabar juga patut berbangga atas beragam capaian digitalisasi daerah pada tahun 2023.
Baca Juga: Tingkatkan Sarana dan Prasarana, Pansus DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Keolahragaan
Beberapa diantaranya adalah Jabar merupakan provinsi dengan Indeks ETPD sebesar 100 persen sekaligus menjadi yang tertinggi secara nasional. Selain itu, elektronifikasi transaksi belanja pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada 2023 tercatat sebesar Rp8,58 miliar dari 2.506 transaksi, sekaligus menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi pengguna KKI tertinggi nasional.
“Di sisi retail, Jabar juga merupakan provinsi dengan jumlah pengguna dan merchant QRIS tertinggi se-nasional dengan capaian masing-masing sebesar 10,37 juta pengguna dan 6,6 juta merchant. Ke depan, akan semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Bank Indonesia Jawa Barat serta seluruh stakeholders terkait dalam rangka mengawal capaian inflasi dan digitalisasi tahun 2024 sesuai sasaran hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Baca Juga: Hadapi Isu Geopolitik, OJK Jabar Sebut Stabilitas Jasa Keuangan 2023 Terjaga dan Mampu Bertahan
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muhamad Nur menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan terus mendukung program pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi provinsi Jawa Barat melalui TPID dan TP2DD. Dalam kaitannya menjelang Ramadan.
“TPID perlu semakin meningkatkan kewaspadaannya terhadap beberapa komoditas penyumbang inflasi yang rentan mengalami peningkatan harga melalui kerangka 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” tuturnya.
Muhamad Nur menambahkan, beberapa komoditas tersebut diantaranya minyak goreng, beras, cabai rawit, daging ayam ras, daging sapi hingga telur ayam ras.
“Beras yang diproyeksikan akan memasuki panen raya pada April 2024 perlu untuk segera didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Jawa Barat guna meredam harga beras. Selain itu, jagung yang diproyeksikan memasuki masa panen pada Maret-April juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan pakan ternak guna menekan harga telur dan daging ayam,” paparnya.
