RADARBANDUNG.id- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta seluruh instansi Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk kebut pengisian rincian formasi CPNS dan PPPK yang akan dibuka pada tahun 2024.
Hal ini dilakukan karena rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) akan segera dibuka. Adapun Kementerian PANRB telah menetapkan sebanyak 1,28 juta formasi untuk pemenuhan total kebutuhan 2,3 juta ASN.
Adapun saat ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang melakukan verifikasi dan validasi rincian formasi ASN yang sudah ditetapkan berdasarkan usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah.
“Pendaftaran (rekrutmen CASN) bisa dimulai segera setelah proses validasi selesai berdasarkan hasil pengisian/input rincian formasi dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda),” kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (30/4), dikutip dari Jawapos.com.
Lebih lanjut, Anas memastikan bahwa Kementerian PANRB dan BKN sudah lakukan percepatan pada proses verifikasi dan validasi formasi ASN dari input yang dilakukan K/L dan Pemda.
“Kami harap K/L dan Pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik,” lanjutnya.
Anas mengatakan ada sebagian K/L dan Pemda yang belum merampungkan pengisian detail dari formasi yang telah ditetapkan Kementerian PANRB. Meski begitu, ia memastikan bahwa BKN sudah berkoordinasi dan diyakini bisa rampung dalam waktu dekat sehingga pendaftaran CASN dapat segera dimulai.
Di sisi lain, Anas menyebut bahwa formasi CASN sebanyak 1,28 juta terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850, serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap.
“ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN, dan eks Tenaga Honorer Kategori (THK) II yang telah masuk basis data (database) BKN,” urainya. (jpc)
