RADARBANDUNG.id- Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengimbau pemasangan alat peraga sosialisasi (APS) tidak asal terpasang terutama pada kendaraan umum.
Pasalnya, menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 tidak sedikit Bakal Calon Bupati Bandung Barat yang memasang stiker atau atribut sosialisasi di angkutan umum yang tidak sesuai ketentuan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Barat, Fauzan Azima mengatakan, pemasangan APS di angkutan umum seyogyanya tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan.
“Sebenarnya boleh, aturannya 1/3 luas kaca kendaraan. Adanya kebijakan itu harus dilakukan agar keselamatan dalam berkendara tetap terjamin. Khususnya untuk keselamatan penumpang dalam perjalanan,” katanya.
Ia menambahkan, untuk kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan kaca depan, kaca belakang, dan atau kaca samping, kaca-kaca tersebut harus dibuat dari bahan yang tidak mudah pecah dan tembus pandangan dari dua arah.
“Intinya, keselamatan transportasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep transportasi yang berkelanjutan dengan menekankan kepada prinsip transportasi yang aman, nyaman, cepat, bersih, dan dapat diakses oleh seluruh pihak,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemasangan stiker pada kaca belakang kendaraan umum bertentangan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek serta dapat mengganggu pandangan pengemudi.
“Hal tersebut termasuk, mengesampingkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang dan melebihi batas maksimal presentase penembusan cahaya,” katanya.
Ia menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya bakal segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh partai politik untuk bersama-sama menjaga kenyamanan dan keamanan angkutan umum.
“Tentu ketika sudah surat pemberitahuan ini kita resmi layangkan maka apabila masih ada stiker terpasang tidak sesuai aturan akan kita tindak,” tandasnya. (kro)
