News

279 Peserta PPDB di Jabar Dianulir karena Manipulasi Data Tempat Tinggal

Radar Bandung - 24/07/2024, 20:38 WIB
AY
Ali Yusuf
Tim Redaksi
Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin memberikan jawaban terhadap awak media soal pelaksanaan PPDB 2024 di Jawa Barat. FOTO; PUTRA WAHYU PURNOMO/RADAR BANDUNG

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, melaporkan sebanyak 279 calon peserta didik baru (CPDB) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat tahun 2024 dianulir karena memanipulasi data tempat tinggal. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya 223, kemudian menjadi 277, dan akhirnya mencapai 279 peserta yang dianulir.

Dirinya menyatakan bahwa perkembangan dan evaluasi PPDB ini akan dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) baik secara tertulis maupun lisan.

“Saya ingin tak hanya laporan tertulis, tapi juga melaporkan secara lisan, dengan presentasi supaya Pak Menteri minimal mendapatkan gambaran,” ujar Bey, Rabu (24/7).

Selain itu, dia pun mengungkapkan bahwa di Jawa Barat masih terdapat 16 kecamatan yang tidak memiliki SMA, baik negeri maupun swasta. Hal ini akan menjadi perhatian khusus dalam upaya perbaikan sistem pendidikan di wilayah tersebut.

“Jadi benar bahwa di 16 kecamatan masih ada yang tidak ada SMA-nya baik negeri atau swasta,” sebutnya.

Tak cuma itu, dia pun turut mengkritisi praktik beberapa sekolah swasta favorit di Bandung yang membuka pendaftaran dan tes pada bulan Januari. Ia pun mengimbau agar sekolah swasta favorit tidak bersikap egois pada PPDB tahun depan.

“Praktik ini menyebabkan uang pendaftaran tidak bisa dikembalikan saat siswa diterima di PPDB sekolah negeri,” ungkapnya.

Untuk itu, sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengawal sistem PPDB, dirinya pun mengajak seluruh pihak terkait untuk berkolaborasi. “Apapun sistemnya, kalau selalu ada kecurangan, jadi lebih baik sistem yang sudah ada kita perbaiki dan bersama-sama mengawalnya,” jelasnya.

Sementara itu, terkait penghapusan pemisahan jurusan IPA dan IPS di SMA, dia menyatakan bahwa belum ada sosialisasi dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. “Dari Kadisdik belum ada sosialisasi, Pak Menteri pun menyampaikan tidak semudah itu dilaksanakan,” ungkap dia.

“Jadi kita tunggu dulu, sementara ini masih ada (jurusan IPA dan IPS) karena belum ada sosialisasi, jadi berjalan seperti biasa,” pungkasnya. (rup)