RADARBANDUNG.id – Demokrasi atau teori kedaulatan rakyat adalah sistem pemerintahan yang dipakai negara kesatuan Republik Indonesia yang melibatkan rakyat partisipasi rakyat dalam setiap kebijakan publik yang diambil.
Termasuk didalam Pemilihan Umum baik di tingkat nasional maupun daerah, dimana Pemilihan Umum merupakan teknis demokrasi. Pemilihan Umum yang sesuai UU diselenggarakan secara langsung jujur dan adil sebagai proses demokrasi pancasila untuk regenerasi kepemimpinan secara meritokrasi upaya mengakomodasi kesejahteraan rakyat melalui keberlangsungan pembangunan bangsa dan negara secara komprehensif.
Namun yang terjadi saat ini justru sebaliknya seperti menampar wajah dan esensi demokrasi pancasila, rakyat tidak lagi dilibatkan dalam bernegara kecuali pada bilik suara saja, terjadi kemunduran culture demokrasi. Pesta demokrasi yang seharusnya dilakukan secara fair election dan fair competition sesuai rekam jejak kapabilitas intelektual, elektoral dan kapabilitas moral, berubah menjadi culture saling begal secara vulgar.
Mengusung calon pemimpin dengan serampangan tanpa mempertimbangkan integritas bahkan memonopoli dan merampok partai untuk menguasai koalisi tak segan-segan dipertontonkan, mendesign mengkondisikan pesta demokrasi sesuai kepentingan masing-masing ataupun penguasa.
Meletakan boneka-boneka kekuasaan yang mudah dikendalikan yang ramai diperbincangkan media dan publik sebagai strategi melawan kotak kosong dalam arti menyiapkan Pilkada dengan lawan yang sudah dipersiapkan, jelas kompetisi yang tidak sehat dan tidak menyentuh moral berdemokrasi.
Resesi demokrasi dan krisis moralitas terjadi dalam penyelenggaraan negara saat ini, dimana kemenangan dan kekuasaan menjadi tujuan utama tanpa moralitas dan etikabilitas. Melanggengkan kekuasaan melalui boneka-boneka kekuasaan yang mudah dikendalikan adalah cara kolonial dan feodalis yang tidak memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan demokrasi pancasila yang beradab dan berkiblat pada keadilan kesetaraan kemanusiaan dan keterbukaan dan akan memukul mundur konsolidasi demokrasi yang sudah berjalan sekian lama dalam perwujudan proyeksi geopolitik 5.0.
Bagaimana demokrasi akan tumbuh dengan bermartabat pada rezim yang tidak bermartabat. Bangsa ini harus kembali pada kaum intelektual akademisi dan negarawan agar tidak terjadi kemunduran dan kerusakan yang terstruktur dan sistematis dalam demokrasi di Indonesia. (apt)
Oleh:
RAJ Mayyasari Timur Gondokusumo Pengamat dan Konsultan Politik berdarah bangsawan Surakarta yang identik dengan idealismenya bernegara memberikan pandangannya mengenai fenomena kekacauan demokrasi dalam proses pesta demokrasi di Indonesia.
