RADARBANDUNG.id, BANDUNG – PT PLN (Pesero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (PLN UIP JBT) terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholdernya di Jawa Barat, salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar).
PLN UIP JBT melaksanakan pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) dalam rangka mengupayakan adanya pendampingan hukum terkait pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Jawa Barat.
Pendampingan ini dimaksudkan agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Plh General Manager PLN UIP JBT, Senior Manager Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi, Achmad Ismail memaparkan sejumlah progres pekerjaan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat terutama untuk pembangunan transmisi serta pembangkit listrik.
Saat ini, Ismail mengatakan bahwa PLN berfokus pada transisi energi menuju energi baru terbarukan. Selain itu peningkatan kapasitas serta kualitas infrastruktur ketenagalistrikan juga terus dikebut seiring dengan pertumbuhan konsumsi listrik yang terus meningkat.
“Pada masa transisi energi ini, PLN terus berfokus menyediakan pembangkit-pembangkit EBT. Disamping itu pembangunan untuk penguatan jaringan juga kami kebut penyelesaiannya agar sistem di Jawa semakin andal sehingga meminimalisir potensi gangguan,” tutur Ismail
Selain dukungan pendampingan hukum, PLN UIP JBT juga mengupayakan adanya pendampingan dalam rangka pengamanan Proyek Strategis Nasional lainnya seperti Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) Pelabuhan Ratu – Pelabuhan Batu Baru, SUTT 150 kV Jampang Kulon – Tanggeung, Gardu Induk (GI) 150 kV Jampang Kulon / Pelabuhan Ratu Baru, GI 150 kV Tanggeung dan Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 kV Pelabuhan Ratu Baru.
Sementara itu, Kepala Kejati Jabar, Katarina Endang Sarwestri didampingi oleh Asisten Intelijen, Eko Adhyaksono menyampaikan dukungannya kepada PLN untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan dalam rangka pembangunan daerah.
Selain itu, Kejati Jabar juga mendorong agar pembangunan tersebut dapat diselesaikan tahun ini. Namun, Katarina tetep mengingatkan agar setiap pekerjaan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan infrastruktur kelistrikan yang andal. Namun, kami juga ingatkan agar pekerjaan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Katarina.
Ismail menambahkan, saat ini PLN terus berupaya meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan demi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan cara penguatan sistem kelistrikan dengan adanya infrastruktur yang baru. Ismail juga memastikan bahwa PLN melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). (arh)
