RADARBANDUNG.ID, BANDUNG-Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menilai stabilitas sektor jasa keuangan Jawa Barat pada Semester 1 Tahun 2024 terjaga stabil dan resilien dengan kinerja keuangan yang bertumbuh dan memiliki indikator prudensial yang memadai, di tengah ketidakpastian global akibat meningkatnya tensi perang dagang dan geopolitik serta normalisasi harga komoditas global.
Hal itu disampaikan Kepala OJK Jabar Imansyah.
Imansyah menyatakan, laju ekonomi Jabar di triwulan II-2024 tumbuh 4,95 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I-2024 (yoy) sebesar 4,94 persen, namun pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang tumbuh sebesar 5,05 persen yoy. Pertumbuhan ekonomi Jabar berada di urutan ke-11 dari seluruh provinsi di Indonesia dan urutan ke-3 dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
Baca juga :OJK Jabar Ajak 10.000 Mahasiswa Waspada Kejahatan Keuangan Digital
“Dari sisi lapangan usaha, laju ekonomi Jabar ditopang Industri Pengolahan dengan pertumbuhan 2,81 persen yoy. Pertumbuhan lapangan usaha tertinggi pada Transportasi dan Pergudangan (14,13 persen yoy). Sementara dari sisi pengeluaran, ekonomi Jabar ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan 3,84 persen yoy. Pertumbuhan sisi pengeluaran tertinggi pada Konsumsi Pemerintah (26,63 persen yoy),” ujar Imansyah dalam rilisnya, Jumat (30/8/2024).
Perkembangan Sektor Perbankan
Perkembangan kinerja Perbankan di Jawa Barat pada Juni 2024 mengalami pertumbuhan positif secara yoy tercermin dari beberapa indikator antara lain Aset mencapai Rp914 triliun, atau tumbuh sebesar Rp76 triliun (8,33 persen), Dana Pihak Ketiga mencapai Rp669 triliun, tumbuh sebesar Rp29 triliun (4,61 persen) dan Kredit mencapai Rp606 triliun, tumbuh Rp46 triliun (8,26 persen). Pertumbuhan penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan per Juni 2024 di Jawa Barat mencapai Rp606 triliun yang ditopang oleh 63 entitas BU/BUS dan 252 BPR/BPRS.
Baca juga :Dukung Sektor Unggulan Jabar, OJK Jabar Dorong Pengembangan Ternak Domba Garut
Nominal ini setara dengan porsi 8,11 persen dari total kredit nasional atau terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Tingkat NPL terjaga di level 2,26 persen, membaik dibanding posisi bulan Juni 2023 yang tercatat sebesar 2,41 persen.
Bank Umum yang berkantor Pusat di Jawa Barat juga mencatatkan kinerja pertumbuhan yang lebih baik dibanding rata-rata perbankan di Jawa Barat, antara lain tercermin Aset tumbuh 9,78 persen, Dana Pihak Ketiga tumbuh 8,76 persen dan Kredit tumbuh 12,14 persen. Kinerja tersebut didukung oleh dua Bank Umum Konvensional, yaitu Bank BJB dan Krom Bank Indonesia, serta satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank BJB Syariah.
Kredit Perbankan Konvensional mencapai Rp564 triliun serta memiliki porsi sebesar 89,03 persen dibanding seluruh kredit di Jawa Barat dan tumbuh 8,88 persen (yoy). Rasio NPL net juga terjaga pada level 3,18 persen. Sementara pembiayaan Perbankan Syariah mencapai Rp69,6 triliun serta memiliki porsi sebesar 10,97 dibanding seluruh kredit di Jawa Barat dan tumbuh 12,54 persen (yoy). NPF juga terjaga pada level 3,01 persen.
Total penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nasional per Juni 2024 mencapai Rp141,8 triliun, sedangkan KUR di Jawa Barat mencapai Rp13,84 triliun dan menjadi Provinsi penerima KUR terbesar ke-tiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur atau memiliki porsi 9,84 persen dibandingkan total penyaluran KUR Nasional. Sebanyak 231.588 pelaku usaha di Jawa Barat telah memanfaatkan pembiayaan KUR dengan nilai outstanding saat ini mencapai Rp12,76 triliun.
Berdasarkan skema pembiayaan KUR, sektor mikro memiliki porsi paling besar yaitu mencapai Rp8,63 triliun dilanjutkan sektor kecil sebesar Rp5,13 triliun,
Kinerja Keuangan Non-Bank
Pada Perusahaan Pembiayaan, tercatat piutang pembiayaan di Jawa Barat pada Juni 2024 mencapai Rp78,8 triliun atau tumbuh positif sebesar 10,93 persen (yoy), dengan NPF masih terjaga di level 3,23 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, piutang pembiayaan didominasi oleh pembiayaan multiguna sebesar 62,7 persen disusul dengan pembiayaan investasi sebesar 22,5 persen dan pembiayaan modal kerja 8,9 persen. Kinerja Perusahaan Pembiayaan tersebut ditopang oleh 1.331 kantor perusahaan pembiayaan baik kantor cabang maupun kantor pemasaran.
Pada Juni 2024, jumlah perusahaan fintech peer to peer lending yang berizin sebanyak 100 perusahaan dengan nominal pembiayaan di Jawa Barat mencapai Rp17,33 triliun kepada 4,99 juta debitur. Sementara itu, tingkat wanprestasi di atas 90 hari sejak jatuh tempo (TWP 90) tercatat sebesar 3,54 persen.
Kinerja Pasar Modal
Sampai dengan Juni 2024, total Single Investor Identification (SID) di Jawa Barat tercatat sebanyak 2.833.968 SID, atau tumbuh 18,29 persen dibanding periode tahun sebelumnya. Jawa Barat menjadi Provinsi dengan jumlah SID terbanyak atau mencapai 21,78 persen secara Nasional. Hal ini menunjukkan antusiasme warga untuk mengakses produk keuangan Pasar Modal. Selama semester 1 tahun 2024, total transaksi saham dari Jawa Barat mencapai Rp15,6 triliun, terbesar ketiga setelah DKI Jakarta & Jawa Timur.
Sementara jumlah investor pasar modal terkait kepemilikan Surat Berharga Negara di Jawa Barat mencapai 214.548 investor, terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Saat ini sudah ada 81 perusahaan dari Jawa Barat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dari sektor perbankan, telekomunikasi, properti dan industri makanan & minuman.
Program Literasi dan Inklusi Keuangan serta Pelindungan Konsumen
Sampai dengan Juli 2024, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan edukasi keuangan dalam rangka upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat. Terdapat 197 kegiatan dengan total jumlah peserta edukasi 42,782 orang yang terdiri dari berbagai segmen antara lain pelajar, mahasiswa, santri, pelaku UMKM sampai dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu Komunitas Seniman Jalanan, serta segmen khusus antara lain Penyandang Disabilitas dan Komunitas Ojol.
Sementara dalam hal pelaksanaan fungsi pelindungan konsumen, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat telah menangani 1.907 pengaduan yang didominasi dari sektor Perbankan (38,12 persen), Fintech Lending (24,43 persen), Perusahaan Pembiayaan (11,48 persen) dan Asuransi (3,67 persen). Dari sisi pelayanan pemberian informasi debitur SLIK, Kantor OJK Jawa Barat telah memberikan pelayanan terhadap 20.536 permintaan SLIK, yang dilayani baik secara langsung (walk-in customer) maupun secara online.
Dalam rangka wujud inisiasi pemerataan kesejahteraan melalui inklusi keuangan di daerah, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan dan stakeholder lainnya telah membentuk TPAKD tingkat Provinsi Jawa Barat dan TPAKD tingkat Kabupaten/Kota di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Adapun program percepatan akses keuangan yang telah diimplementasikan sampai dengan Juni 2024 yaitu antara lain program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) dengan realisasi sebesar Rp34,97 miliar yang disalurkan kepada 4.435 Debitur. Sementara untuk program Kredit/Pembiayaan Sektor Peternakan telah disalurkan kepada 85 Debitur dengan nilai outstanding kredit sebesar Rp22,7 miliar.
Selain itu, program percepatan akses keuangan yang telah diimplementasikan yaitu program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yaitu sebanyak 9,2 juta rekening (meningkat 8,14 persen yoy) dengan nominal saldo sebesar Rp5,47 triliun (meningkat 33,3 persen yoy). Program berkelanjutan lain yaitu LAKU PANDAI yang sampai dengan Juni 2024 terdapat 182.599 agen dengan jumlah Basic Saving Account (BSA) sebanyak 9,2 juta rekening dengan nominal saldo Rp249,5 miliar.
Tidak hanya akses keuangan yang menjadi capaian dalam inklusi keuangan, namun juga pemberdayaan terhadap UMKM dan kelompok, antara lain melalui program asistensi kepada komunitas regenerasi petani di 9 Kota dan 18 Kabupaten yang diikuti oleh 800 orang, serta program pembinaan UMKM naik kelas sebanyak 500 UMKM di Provinsi Jawa Barat.
Kampanye Nasional Hari Indonesia Menabung
Sepanjang bulan Juni s.d. Agustus 2024, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, OJK Tasikmalaya dan OJK Cirebon telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hari Indonesia Menabung dan dukungan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Hal ini merupakan implementasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung.
Program edukasi keuangan, kampanye media sosial dan talkshow telah diselenggarakan secara masif kepada 13.000 orang sasaran segmentasi prioritas mulai dari pelajar jenjang pendidikan taman kanak-kanak hingga mahasiswa. Tidak hanya ajakan menabung sejak dini namun kewaspadaan terhadap kejahatan keuangan digital seperti modus game online berkedok judi online juga terus digaungkan.
Duta literasi keuangan pelajar juga turut dilaksanakan diantaranya kepada 1.000 orang anggota Forum OSIS Jawa Barat (FOJB) dengan harapan akan memberikan multiplier effect dengan penyampaikan kembali informasi kepada pelajar di sekolah masing-masing.
Tidak hanya itu, program inklusi keuangan berupa pembukaan rekening tabungan simpanan pelajar (SimPel) dan SiMuda juga dilaksankan. Tercatat selama pelaksanaan kegiatan, telah dibuka 9 juta rekening dengan nominal Rp5,4 triliun untuk Provinsi Jawa Barat dan 110 ribu rekening dengan nominal Rp30,8 miliar untuk Kota Cimahi (data TW 3 2023 s.d. TW 3 2024).
Program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ini tidak hanya diselenggarakan pada momentum Hari Indonesia Menabung, namun juga akan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk dapat menciptakan generasi pelajar cerdas keuangan untuk generasi emas Indonesia tahun 2045.(*/nto)
