RADARBANDUNG.id- Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan beri sanksi kader yang mendukung pason selain DILAN (Didik-Gilang) di Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC Partai Demokrat KBB, Imam Tunggara saat ditemui di Ngamprah, Sabtu (23/11/2024) kemarin.
Ia mengatakan, dukungan untuk mengawal dan memenangkan pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Bandung Barat (Didik A Triwiyono-Gilang Dirgamenjadi arahan dari Ketum Demokrat AHY.
“Sudah jadi arahan dari Ketum Partai (AHY), untuk mengawal dan mendukung pasangan DILAN di Pilkada KBB,” katanya.
Ia menambahkan, partainya juga sudah membuat aplikasi tentang hasil perolehan suara secara quick count di tanggal 27 November nanti untuk dilaporkan ke Ketum Partai Demokrat AHY.
“Saya berharap suara Partai Demokrat di Pileg 2024 yang mencapai 98.000 tetap bisa dipertahankan untuk pasangan DILAN. Ataupun jika menghitung suara duduk sekitar 70% dari jumlah itu sudah pasti ke DILAN,” katanya.
Ia menegaskan, untuk saat ini tinggal bagaimana menambah pundi-pundi raihan suara yang baru agar persentasenya bisa terus bertambah. Misalnya sumbangsih dari struktur partai, sayap partai, Relawan Rancage, dan semua kekuatan lainnya akan dikerahkan.
“Tapi jika nanti ada kader, struktur partai, sampai caleg yang tidak jadi pada Pileg lalu mendukung paslon lain di Pilkada KBB maka akan diberi sanksi tegas. Sebab artinya tidak fatsun pada arahan Ketum AHY,” katanya.
Disinggung soal saksi, Imam menyebutkan Partai Demokrat dan PKS KBB yang merupakan partai koalisi pengusung DILAN akan berbagi peran. Yakni untuk saksi di TPS semua dihandel oleh PKS, sementara saksi di kecamatan oleh Partai Demokrat yang jumlahnya antara 2-4 orang.
“Kami juga sudah menggelar rapat konsolidasi dihadiri KSB di DPC, kecamatan dan ranting, agar bagaimana memantapkan kemenangan DILAN, dengan mengajak saudara, kerabat, keluarga, tetangga untuk memilih DILAN,” tuturnya.
Sekretaris DPC Partai Demokrat KBB Pither Djuandis menambahkan pihaknya tidak berpatokan pada hasil survei yang saat ini beredar. Apalagi perbedaannya sangat tipis sehingga dalam tiga hari ke depan masih saja bisa terjadi perubahan signifikan.
“Demokrat yakin akan menang Pilkada, dan tidak melihat hasil survei, tapi terus bekerja datang ke daerah dan masyarakat secara efektif,” ucapnya.
Ia menegaskan, KPU dan Bawaslu juga harus memperhatikan potensi kecurangan yang bisa terjadi khususnya money politik serangan fajar di masa tenang. Ataupun penggiringan suara ke paslon tertentu.
“Saya melihat masyarakat sekarang tidak bodoh, melihat dari pengalaman, bahwa politik uang tidak menjamin kemenangan,” tandasnya. (KRO)