RADARBANDUNG.id- Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus bisa menuntaskan sejumlah masalah dan tantangan pada tahun 2025 mendatang. Gubernur terpilih diminta segera beradaptasi, menyusun program sekaligus langsung bekerja.
Hal ini mengemuka dalam diskusi refleksi akhir tahun yang digelar oleh Fraksi PPP DPRD Jabar, Jumat (27/12). Hadir seluruh anggota fraksi PPP DPRD Jabar, di antaranya Aten Munajat Komisi 5, Arief Maoshul Affandy Komisi 2, Muhamad Romli Komisi 3, Uden Dida Efendi Komisi 4 dan Dedi Damhudi Komisi 1.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari mengatakan, terdapat 11 masalah utama yang harus dituntaskan oleh pasangan Gubernur Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan setelah dilantik pada awal tahun 2025 nanti.
Beberapa masalah yang mengemuka seperti penataan, penertiban dan pemanfaatan aset, ketahanan pangan, penurunan pendapatan daerah, optimalisasi peran fungsi BUMD, infrastuktur jalan, pemanasan global, bencana alam, energi terbarukan, pendidikan, keagamaan dan layanan kesehatan.
Menurut Zaini, Provinsi Jabar memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam memberikan daya dukung secara maksimal terhadap pesantren, mulai dari pembiayaan, sarana prasarana hingga insentif untuk gurunya.
Sementara Muhammad Romli anggota fraksi PPP Komisi 3 DPRD Jabar, menyoroti masalah penataan, penertiban dan pemanfaatan aset. Hasil laporan BPKAD Jabar menunjukkan adanya kekurangan dalam hal penanganan aset daerah sehingga terdapat deviasi sebesar 29,17 persen dari target yang ditentukan.
“Penilaian aset daerah yang optimal menyebabkan terjadi deviasi sebesar 7,33 persen. Pengawasan, pengendalian dan pengelolaan aset daerah yang tidak optimal menimbulkan deviasi 4,04 persen dan proses inventarisasi aset daerah yang tidak optimal menimbulkan deviasi 3,66 persen dari target yang ditentukan,” ujar Romli.
Anggota fraksi PPP lainnya, Uden Dida Efendi menyoroti penyebab bencana alam yang terjadi di Sukabumi. Menurutnya, bencana alam yang terjadi salah satu penyebabnya akibat pembalakan hutan secara liar dan pertambangan liar yang tidak terkendali.
“Pemerintah Provinsi hari segera melakukan langkah-langkah kongkrit, seperti penertiban Hak Pengusaha Hutan (HPH), meningkatkan program reboisasi,” ujar Uden Dida.
Terkait masalah ketahanan pangan, Arief Maoshul Affandy Komisi 2 menyebut jika untuk mewujudkan program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto, salah satu poin pentingnya adalah memastikan ketersediaan lahannya.
“Tantangan berat yang dihadapi adalah menyusutnya lahan produktif pertanian, pengembangan bibit unggul, distribusi pupuk bersubsidi dan teknologi pertanian,” ujar Arief. (dbs)
