RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Penurunan jumlah penumpang angkutan kota (angkot) di Bandung mencapai kondisi yang memprihatinkan. Para sopir dan pengusaha angkot menyebut situasi mati suri akibat persaingan tidak sehat dengan transportasi online serta regulasi pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada mereka, grafik penumpang terus menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir.
Seorang sopir angkot di Bandung, Siragi, mengungkapkan mati suri kondisi grafik penumpang terus menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Siragi menyoroti perbedaan aturan antara angkot dan transportasi online yang semakin menyulitkan mereka dalam beroperasi.
“Penurunan ini sudah berlangsung cukup lama. Angkot sekarang hampir mati suri karena persaingan yang makin ketat dan tidak sehat. Kami harus punya izin trial dan kartu pengawas, sedangkan transportasi online hanya pakai aplikasi saja,” ujar Siragi, Jumat (31/1/2025).
Baca juga: Polda Jabar Batasi Operasional Angkutan Barang di Jalan Tol
Persaingan yang tidak seimbang, para sopir angkot mengeluhkan kurangnya perhatian dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung terhadap permintaan pemekaran jalur. Salah satu sopir angkot, Sinaga, mengungkapkan masyarakat beberapa wilayah Bumi Oren, Aljabar, dan Permata Biru telah meminta angkot masuk daerah mereka, namun hingga kini belum ada kebijakan yang mendukung hal tersebut.
“Kami sudah minta pemekaran jalur, tapi tidak ada kelanjutan. Padahal masyarakat sudah memohon agar angkot bisa masuk ke daerah-daerah tersebut. Kalau ada pemekaran, ongkos masyarakat bisa turun dari Rp20.000 menjadi Rp10.000 saja,” ujar Sinaga.
Menurut Sinaga jika jalur angkot diperluas, masyarakat akan lebih memilih angkot sebagai moda transportasi utama karena lebih terjangkau dibandingkan alternatif lain, tanpa adanya kebijakan yang mendukung, mereka justru kehilangan banyak penumpang yang beralih ke transportasi online.
Siragi menyoroti ketimpangan regulasi yang berlaku antara angkot dan transportasi online. Siragi menilai pemerintah perlu lebih sering berdiskusi dengan pengusaha angkot untuk menemukan solusi terbaik dalam menghadapi tantangan yang ada.
Baca juga: BPBD Kota Cimahi Imbau Warga Waspadai Potensi Bencana Hidrometeorologi
“Kami minta tolong kepada gubernur supaya kondisi ini dibenahi. Dishub juga harus tegas. Transportasi online bisa ke mana saja, tapi kalau angkot keluar dari jalur trial, langsung dikejar-kejar,” keluh Sinaga.
Siragi menambahkan para sopir angkot khawatir dengan isu yang beredar sejak 2023 mengenai rencana penghapusan angkot dan penggantian transportasi listrik. Menurut mereka berdua, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang masih mengandalkan angkot sebagai moda transportasi murah.
“Kalau angkot dihapus, apakah masyarakat siap memakai transportasi lain? Ekonomi masyarakat banyak yang menengah ke bawah. Dengan tarif murah saja, masih banyak yang mengeluh. Ada yang hanya bayar Rp2.000 atau Rp5.000 karena tidak punya uang,” ujar Siragi.
Penurunan jumlah penumpang angkot juga berdampak pada pendapatan para sopir. Siragi mengungkapkan saat ini penghasilan mereka hanya cukup untuk membeli bensin, tanpa adanya keuntungan yang layak untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Baca juga: Makanan Tradisional Kekayaan Kuliner Khas Daerah Jawa Barat
“Penghasilan kami habis buat beli bensin. Kami bahkan bertanya-tanya, subsidi itu ada atau tidak buat angkot,” keluh Siragi.
Siragi berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan kondisi mereka serta mencari solusi terbaik agar angkot tetap dapat bertahan sebagai moda transportasi penting bagi masyarakat bawah. Kondisi yang semakin sulit, para sopir angkot berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak agar mereka tetap bisa bertahan di tengah perubahan besar dalam dunia transportasi.
“Kami hanya ingin pemerintah peduli. Jika angkot terus diabaikan, bagaimana nasib kami? Bagaimana masyarakat yang butuh transportasi murah? Kami butuh solusi yang adil,” pungkas Siragi.(cr1/mg1)
