RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Kebijakan baru pemerintah mewajibkan pembelian gas elpiji 3 kg bersubsidi hanya di agen atau pangkalan resmi dengan menunjukkan KTP mulai menimbulkan keresahan masyarakat Bandung. Aturan dinilai menyulitkan terutama bagi warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi dan harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan kebutuhan gas elpiji. Pembatasan pembelian satu tabung per orang semakin memperburuk situasi, terutama bagi para pelaku usaha kecil membutuhkan lebih dari satu tabung untuk dukung aktivitas bisnis berjualan. Warga khawatir kebijakan justru akan menciptakan antrean panjang di agen resmi, sementara sebelumnya warga maupun pedagang dapat dengan mudah membeli gas elpiji 3kg di warung terdekat.
Pedagang jajanan kawasan Arcamanik, Gisna Kusmarantika mengungkapkan meskipun stok elpiji daerahnya saat ini masih cukup aman, kebijakan baru sudah mulai terasa menyulitkan, terutama bagi warga yang tinggal di lokasi yang jauh dari agen resmi.
Gisna menjelaskan lingkungan tempat tinggalnya belum terlihat adanya antrean panjang karena sebagian besar warga masih mengandalkan stok yang tersedia atau belum terlalu sering menggunakan gas 3 kilogram. Gisna menekankan masalah utama bukan hanya soal ketersediaan, melainkan jarak tempuh yang harus dilalui untuk membeli gas di agen resmi.
Baca juga: Warga Bandung Barat Sambut Baik Gas LPG 3 Kilogram Dijual di Warung
“Kalau di pengecer gasnya tidak tersedia, kita harus beli di agen dengan syarat pakai KTP. Ini merepotkan, apalagi untuk yang nggak punya kendaraan. Harus jalan jauh atau cari kendaraan sewaan, itu kan nambah biaya dan capek juga,” ujar Gisna saat ditemui, Selasa (4/2/2025).
Gisna menyoroti dampak kebijakan bagi mereka memiliki keterbatasan waktu dan tenaga, ibu rumah tangga atau pekerja yang hanya memiliki sedikit waktu luang.
“Kesulitan kasihan yang tidak punya kendaraan, yang waktunya terbatas, harus mencari-cari agen, jadi menghabiskan tenaga dan waktu juga. Ini bikin repot, apalagi kalau gas habisnya mendadak,” tambah Gisna.
Gisna berharap pemerintah dukung dapat mempertimbangkan ulang kebijakan dengan memperhatikan kondisi nyata di lapangan, agar masyarakat tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh pedagang lain yang berjualan di kawasan yang sama. Azari merasakan langsung dampak dari kebijakan pembelian gas elpiji di agen resmi, terutama karena adanya pembatasan pembelian satu tabung per orang. Menurut Azari kebijakan sangat merugikan pelaku usaha kecil yang membutuhkan lebih dari satu tabung untuk operasional harian mereka, pedagang makanan atau pemilik usaha rumahan lainnya.
Baca juga: Gas Elpiji Melon Mengganggu Warga Picu Kekhawatiran
“Kalau beli di agen harus tunjukkan KTP, dan cuma boleh beli satu tabung. Susah kalau butuh lebih dari satu, apalagi buat usaha kecil kayak saya yang butuh gas lebih banyak untuk masak tiap hari. Kalau harus bolak-balik beli, malah buang waktu dan tenaga,” ujar Azari dengan nada kesal.
Azari menambahkan meskipun harga gas di agen memang lebih murah dibandingkan di warung, jarak yang harus ditempuh membuat keuntungan tersebut terasa sia-sia.
“Agen memang lebih murah, tapi jaraknya jauh. Kalau di warung, meskipun lebih mahal, lebih gampang dijangkau. Kita nggak perlu jalan jauh, tinggal beli di warung dekat rumah, semoga pemerintah dukung dapat menemukan solusi lebih baik, agar masyarakat tetap dukung mendapatkan gas elpiji dengan mudah tanpa harus melalui proses yang rumit dan memakan waktu,” tambah Azari.
Gisna maupun Azari memiliki harapan yang sama terhadap pemerintah, kebijakan dapat segera dikaji ulang dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat di lapangan. Menurut Gisna dan Azari, pembelian gas elpiji di warung kecil sebelumnya sangat membantu, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas terbatas atau tinggal di daerah yang jauh dari agen resmi.
“Semoga gas elpiji bisa lebih mudah didapat seperti dulu. Kalau pemerintah mau subsidi tepat sasaran, harusnya ada cara yang lebih bijak, nggak harus bikin masyarakat repot kayak gini,” harap Gisna.
Baca juga: Antrean Kelangkaan Gas 3 Kilogram di Kota Bandung, Berikut Ini Situasi di Jalan Terusan Suryani
Gisna menambahkan jika tujuan kebijakan untuk memastikan subsidi tepat sasaran, pemerintah seharusnya mencari metode yang tidak memberatkan masyarakat secara langsung, memperluas jaringan agen atau menggunakan sistem digital yang lebih praktis.
Azari menekankan pentingnya ketersediaan gas di warung kecil, warung lebih dekat dengan pemukiman warga dan dapat diakses dengan mudah.
“Harapannya kebijakan dapat dikembalikan seperti semula. Gas tetap ada di warung dan nggak harus repot ke agen. Kalau ada masalah distribusi, harusnya diperbaiki di jalurnya, bukan malah bikin masyarakat kesulitan,” tegas Azari.
Azari menambahkan Kebijakan pembelian gas elpiji di agen resmi memang bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih menimbulkan banyak kendala belum terselesaikan. Azari berharap pemerintah dapat segera mencari solusi alternatif yang lebih efisien dan ramah bagi warga.
“Beberapa solusi penambahan jumlah agen resmi di wilayah yang sulit dijangkau, penyediaan layanan pengantaran gas mempermudah akses, serta digitalisasi sistem pembelian memungkinkan masyarakat memesan gas secara online dengan verifikasi identitas yang lebih praktis,” tambah Azari.
Azari melanjutkan pemerintah perlu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan gas elpiji 3 kilogram untuk menjalankan usaha mereka. Kebijakan subsidi dapat tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan kenyamanan dan aksesibilitas warga.
“Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kebijakan justru akan memperburuk distribusi gas elpiji dan menambah beban bagi masyarakat yang selama ini sudah menghadapi berbagai tantangan ekonomi,” pungkas Azari.(cr1/mg2)
