RADARBANDUNG.id- Puluhan massa yang tergabung dalam Front Persaudaraan Islam (FPI) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Selasa (18/2//2025).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Banten menolak proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2).
Ketua DPW FPI Bandung Barat, Ade Saepudin mengatakan, pelaksanaan PSN tersebut harus ditinjau ulang lantaran dinilai bukan untuk kepentingan masyarakat.
“Tinjau ulang status Proyek Strategis Nasional pada PIK 2, jangan sampai Status Proyek Strategis yang seharusnya untuk kepentingan rakyat umum, ternyata hanya untuk melayani kepentingan Oligarki,” katanya, Selasa (18/2/2025).
Ia menambahkan, keberadaan proyek PSN PIK 2 tersebut tidak mewakili kepentingan masyarakat. Pasalnya, hal tersebut hanya upaya segelintir pengusaha untuk kepentingan pribadi.
“Tak ada langkah untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat. Lingkungan akan terganggu, warga sekitar akan tersingkirkan. Oleh karena itu kami bersolidaritas bagi warga di sana. Memberi dukungan agar proyek PIK-2 dihentikan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas dan menangkap para pejabat yang penyalahgunaan kekuasaan untuk memuluskan pembangunan PIK-2.
“Kita tahu betul bagaimana peristiwa pagar laut begi aneh terjadi. Makanya kita juga minta itu diusut,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya mendesak aparat hukum mengadili Presiden ke-7 Joko Widodo atas tindakannya yang melanggar konstitusi serta kebijakan yang menyulitkan masyarakat.
“Kepada Presiden Prabowo untuk meninjau ulang segala kebijakan rezim Jokowi yang tidak adil dan hanya melayani kepentingan segelintir Oligarki semata. Kita minta adili Jokowi,” tandasnya. (KRO)
