RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Sengketa lahan yang melibatkan SMAN 1 (Smansa) Bandung kini memasuki babak baru setelah Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan dengan nomor perkara 164/G/2024/PTUN.BDG ini ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat sebagai tergugat intervensi. Menanggapi hal ini, para alumni SMAN 1 Bandung, melalui tim Caretaker menyatakan sikap untuk mengawal kasus ini demi kepastian hukum dan keberlangsungan pendidikan di sekolah yang telah berdiri di lokasi tersebut sejak 1958.
Alumni angkatan 1999 sekaligus koordinator tim Caretaker, Arief Budiman menegaskan upaya ini dilakukan untuk melindungi hak siswa-siswi serta tenaga pengajar dari ketidakpastian akibat sengketa lahan. Berdasarkan dokumen hukum, lahan yang ditempati SMAN 1 Bandung saat ini memiliki Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011/Kel. Lebak Siliwangi yang diterbitkan 19 Agustus 1999 dengan luas 8.450 m².
“Lahan ini terakhir tercatat atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Sejak pertama kali ditempati tahun 1958, tidak pernah ada pihak lain yang mengajukan gugatan kepemilikan atas lahan tersebut,” jelas Arief saat ditemui di salah satu acara, Kota Bandung, Minggu (9/3/2025).
Baca juga: Perkuat Identitas Pendidikan Hadirkan Universitas Internasional
Menurutnya di sisi lain PLK mengklaim sebagai penerus Het Christelijk Lyceum (HCL) dengan dasar kepemilikan 7 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), salah satunya mencakup lahan SMAN 1 Bandung. Namun, status SHGB tersebut telah berakhir sejak 23 September 1980.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan HCL sendiri dinyatakan sebagai organisasi yang dilarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 228/Pdt.G/2022/PN.Bdg yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3551 K/Pdt/2024, 3 Oktober 2024.
“Dengan dasar hukum yang jelas, klaim PLK atas tanah ini tidak memiliki legal standing. Kami berharap gugatan mereka ditolak seluruhnya oleh pengadilan,” tegas Arief.
Arief mengungkapkan situasi ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan siswa, orang tua, tenaga pendidik, serta alumni SMAN 1 Bandung. Namun, tim Caretaker menghimbau agar seluruh pihak tetap tenang dan bersatu dalam mendukung sekolah.
Baca juga: Smansa Bandung Terancam, Sekolah Minta Perlindungan Hukum
“Kita meminta untuk seluruh tenaga pengajar dan siswa tetap fokus dalam proses belajar mengajar. Jangan sampai permasalahan ini mengganggu kegiatan akademik,” ujar Arief.
Arief menambahkan selain itu, tim Caretaker juga mengajak alumni yang berprofesi sebagai praktisi hukum untuk bersama-sama mengawal kasus ini, mengingat adanya indikasi keterlibatan pihak-pihak yang diduga memiliki kepentingan lain dalam sengketa ini.
Arief menegaskan para alumni juga meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Komisi V DPRD Jawa Barat dan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan untuk memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini.
“Ini bukan hanya tentang tanah, tetapi juga tentang hak konstitusional siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945,” tegas Arief.
Arief menyampaikan bagi alumni yang ingin mengetahui perkembangan sengketa ini lebih lanjut, tim Caretaker membuka kanal komunikasi untuk memberikan informasi terbaru.
“Fiat Justitia Ruat Coelum. Hendaklah keadilan ditegakkan meskipun langit akan runtuh,” pungkas Arief.(dsn)
