RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Yayasan Buddha Tzu Chi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Kota Bandung untuk menjalankan program revitalisasi pemukiman. Inisiatif bertajuk Program Bebenah Kampung ini ditujukan untuk renovasi 500 unit rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah yang sehat, aman, dan layak ditempati.
Langkah ini merupakan bagian integral dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan secara nasional. Pelaksanaan program akan berlangsung bertahap mulai Mei hingga Desember 2025, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat penerima manfaat.
Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebutkan pelaksanaan awal proyek ini akan difokuskan pada empat kecamatan dan delapan kelurahan di Kota Bandung. Rinciannya meliputi 286 unit rumah di Bojongloa Kaler, 138 unit di Babakan Ciparay, 69 unit di Bandung Kulon, dan 7 unit di Cibeunying Kidul.
“Negara wajib hadir untuk menjamin hak dasar warga atas tempat tinggal yang layak. Kolaborasi ini adalah contoh konkret semangat gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta,” ujar Maruarar saat meninjau lokasi di Jalan Pagarsih, Kota Bandung, Sabtu (3/5/2025).
Maruarar menjelaskan program renovasi rumah menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan pembiayaan sepenuhnya melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh Yayasan Buddha Tzu Chi. Menariknya, warga juga dilibatkan dalam proses pembangunan, guna menumbuhkan rasa kepemilikan dan memperkuat keberlanjutan hasil renovasi.
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Desember 2024, terdapat sekitar 26,33 juta unit RTLH di Indonesia, setara dengan 34,75 persen dari total hunian. Angka ini menjadi sorotan serius, karena potensi pertambahannya cukup besar tanpa intervensi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.
“Model kolaborasi seperti ini harus diperluas ke kota dan kabupaten lain. Kami terbuka untuk mitra-mitra baru dalam program CSR demi menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan hunian layak,” tambah Maruarar.
Maruarar pun menambahkan pemerintah menyampaikan penghargaan kepada Yayasan Buddha Tzu Chi serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bandung atas sinergi dan dukungan penuh terhadap kelancaran proyek. Dukungan ini menjadi fondasi penting dalam menjalankan pembangunan yang berkeadilan.
Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi, Aguan menegaskan misi kemanusiaan tidak berhenti di Bandung. Setelah program rampung, pihaknya siap melanjutkan ke wilayah lain seperti Kabupaten Bogor dan Kota Depok.
“Bandung jadi titik awal. Setelah itu kami siap bergerak ke Bogor, Depok, dan daerah lainnya. Selama ada niat baik dan dukungan, kami akan terus maju untuk masyarakat,” ujar Aguan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyambut baik kolaborasi ini dan menyatakan rasa syukur atas bantuan yang diterima oleh warganya. Menurutnya, sinergi lintas pihak menjadi semangat baru dalam penyelesaian persoalan perumahan di wilayah urban.
“Kami terbuka sebagai penerima manfaat. Ini adalah modal sosial yang besar untuk terus bergotong royong. Terima kasih kepada semua pihak, khususnya Bang Ara dan Pak Aguan yang menginisiasi langkah ini,” ujar Farhan.
Farhan juga menambahkan renovasi difokuskan di wilayah Bojongloa Kaler, Babakan Ciparay, Kiaracondong, hingga Cibeunying. Semua pembangunan dilakukan sesuai dengan kriteria program Rutilahu, seperti kepemilikan lahan pribadi, tidak bersengketa hukum, dan bukan rumah kontrakan.
Menurut Farhan, setiap unit hunian diperkirakan memerlukan waktu renovasi sekitar tiga bulan. Seluruh proyek ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan, menjelang akhir 2025. Proses ini diawasi dengan ketat untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan hasil pembangunan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menekankan pengentasan kemiskinan harus berpijak pada tiga pilar utama, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiganya, menurutnya, adalah hak dasar yang harus dipenuhi negara.
“Jika rakyat punya rumah, kesehatan, dan pendidikan tanpa biaya, maka 80 persen masalah hidup mereka sudah selesai,” ujar Dedi.
Dedi juga mengingatkan pentingnya kejelasan status lahan bagi penerima bantuan. Rumah yang dibangun dari program ini tidak boleh dijual atau dijaminkan. Tujuannya jelas: agar hak rakyat miskin tetap terlindungi.
“Itu rumah rakyat. Tidak boleh dijadikan komoditas. Harus dijaga sebagai hak mutlak,” tegasnya.
Dedi menyatakan komitmen Pemprov Jawa Barat untuk menuntaskan persoalan RTLH dalam tiga tahun ke depan. Selain itu, seluruh daerah di Jabar juga ditargetkan mendapat akses listrik secara menyeluruh dalam tahun 2025.
Program Bebenah Kampung tidak hanya menjadi solusi perumahan, tapi juga model kolaborasi yang layak dijadikan rujukan nasional. Dengan pendekatan gotong royong, pembangunan menjadi lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.(dsn)
