RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, K.H. Juhadi Muhammad mengatakan, pemerintah harus menjadi fasilitator untuk mempertemukan kelompok Habib Ba’alawi dan Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI) Laskar Sabilillah. Hal tersebut agar perseteruan keduanya berakhir.
KH. Juhadi mengatakan, perbedaan harusnya menjadi hal biasa dan sebaiknya diselesaikan secara dialog atau diskusi terbuka. PWNU Jabar pun mengusulkan kepada pemerintah agar memfasilitasi dan mempertemukan kedua belah pihak, agar bisa duduk bersama untuk berdialog dan berdiskusi.
“Berharap pada pemerintah agar memfasilitasi mempertemukan kedua belah pihak, selama belum dipertemukan untuk dialog dan diskusi terbuka, saya pikir perseteruan itu masih tetap berjalan,” ujar KH. Juhadi, dikutip Minggu (11/5).
Seperti diketahui, keduanya berseteru karena perbedaan pandangan tentang asal-usul nasab dan status keturunan Rasulullah SAW mencuat ke permukaan.
KH. Juhadi menduga, akar perseteruan kedua kelompok ini karena saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, tanpa diskusi dan dialog secara terbuka, sehingga berdampak pada akar rumput yang ikut terbawa dalam polemik ini.
“Boleh berbeda, akan tetapi kita jangan sampai terjadi perseteruan secara fisik, ada yang mengancam ada yang mengajak ribut, itu tidak baik karena kita adalah sama-sama merah putih, sama-sama NKRI, maka harus jaga persaudaraan kita,” ungkapnya.
Ia pun mengimbau kepada masyarakat Jawa Barat khususnya dan warga NU jangan terbawa oleh perbedaan-perbedaan tersebut. Apalagi, dengan masifnya media sosial, dikhawatirkan muncul narasi-narasi negatif yang memicu masalah ini semakin besar.
“Karena itu saya juga berharap pada masyarakat agar mampu menyaring terhadap media sosial yang tidak bisa terbendung lagi,” tuturnya.
Selain itu, KH. Juhadi mengatakan, masyarakat juga harus memiliki guru atau kiyai untuk diikuti yang jelas keilmuannya, sanadnya dan ada literaturnya.
Ia pun meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri agar menegakkan hukum seadil-adilnya dan membantu mendorong agar pemerintah menjadi fasilitator antara dua kelompok ini.
“Khusus kepada Polri, harus tetap berada di tengah menegakkan, mengayomi melindungi dan melayani masyarakat. Tentu harapan kami, Polri juga bisa memfasilitasi meminta kepada pemerintah agar bisa memfasilitasi pertemukan antara kedua belah pihak,” ucapnya. (dbs)
