RADARBANDUNG.ID, SUBANG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Subang kembali melanjutkan pembongkaran bangunan liar (bangli) yang tersebar di wilayah Subang.
Kali ini yang menjadi sasarannya adalah ratusan bangli yang berada di jalur wisata Subang selatan, tepatnya di daerah Blok Gamlung desa Jalancagak.
Pembongkaran bangle di daerah Blok Gamlung desa Jalancagak, Subang dilakukan dengan menggunakan alat berat, Senin (26/5/2025).
Pantauan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang turun langsung ke lapangan bersama Bupati Subang Reynaldi, menyatakan penertiban ini ditujukan terutama kepada jongko yang tidak lagi digunakan atau tidak berpenghuni, serta menyalahi aturan tata ruang jalan provinsi.
“Hari ini kita mulai menertibkan jongko jongko yang ada di jalan provinsi, terlebih jongko jongko yang sudah tidak berpenghuni. Kedepan kita tata lagi biar lebih rapi, ini program penataan berbasis kolaboratif dan humanis, ” jelas Dedi dihadapan para pemilik jongko yang terdampak pembongkaran
Ia menyampaikan para pemilik jongko akan diberikan kompensasi selama dua bulan ke depan, sebagai bentuk kepedulian sosial pemerintah.
“Kita kasih kompensasi, satu bulan ke depan mereka akan kita bantu kebutuhan dasarnya agar tidak langsung kehilangan penghasilan. Ini proses penataan yang tidak sekadar memindahkan, tapi juga memberi ruang transisi yang layak,” tambah Dedi.
Ia juga menjelaskan untuk proses penataan lanjutan, Pemprov Jabar akan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam merancang konsep revitalisasi kawasan Jalancagak agar tetap memberi ruang bagi ekonomi rakyat, namun lebih tertib, rapi, dan sesuai tata ruang jalan provinsi.
“Penataan ini akan berbasis riset dan partisipatif. Kita ingin tetap ada ruang ekonomi, tapi yang teratur, bersih, dan menunjang pariwisata. Karena Jalancagak ini punya potensi luar biasa,” kata Dedi.
Bupati Subang Reynaldi menyambut baik langkah kolaborasi ini.
“Ini program yang sangat positif. Kami akan bantu komunikasi ke warga, terutama pemilik jongko, agar mereka bisa memahami tujuan besar dari penataan ini. Kita akan libatkan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemuda,” ujar Reynaldi.
Sementara itu, Ratna, seorang pedagang nanas yang telah berjualan di kawasan tersebut selama lebih dari lima tahun, mengaku mendukung penataan kawasan, tetapi berharap pemerintah memperhatikan nasib pedagang kecil yang terdampak.
“Saya mendukung kalau memang untuk kebaikan bersama, tapi kami juga perlu kepastian tentang tempat penggantinya juga termasuk kompensasinya juga seperti di Dawuan, ya mudah mudahan benar benar direalisasikan,” ujarnya. (anr)
