RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung secara terbuka mengakui infrastruktur kota belum sepenuhnya ramah anak dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman lintas sektor di Balai Kota Bandung, Minggu (29/6/2025).
Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Forkopimda, organisasi perempuan seperti TP PKK dan Dharma Wanita, perwakilan TNI-Polri, kalangan pengusaha, serta tokoh masyarakat. Farhan menyebut, kolaborasi ini menjadi langkah awal menuju Bandung sebagai Kota Layak Anak dan Inklusif.
“Kesepakatan ini bukan sekadar seremonial. Ini komitmen nyata untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas,” ujar Farhan, Minggu (29/6/2025).
Farhan mengakui masih banyak fasilitas publik di Bandung yang belum dapat diakses dengan nyaman, terutama oleh kelompok rentan. Ia mencontohkan kondisi trotoar yang selama ini dinilai lebih mengutamakan keindahan visual daripada fungsi keselamatan dan kenyamanan.
“Jangankan anak-anak, bagi penyandang disabilitas dewasa pun, Kota Bandung masih menyulitkan. Ini bukan aib, tapi refleksi agar kita segera berbenah,” ungkapnya.
Farhan bahkan menceritakan pengalamannya sendiri saat mencoba melintasi trotoar menggunakan sepeda, yang menurutnya penuh rintangan dan membahayakan pengguna jalan, terutama pengguna kursi roda.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung tengah melakukan perbaikan trotoar di sekitar kawasan Taman Lalu Lintas. Berbeda dari sebelumnya, trotoar baru akan menggunakan aspal, bukan paving block atau keramik.
“Aspal itu lebih rata, nyaman, dan bisa digunakan semua kalangan. Mulai dari pejalan kaki, pesepeda, sampai pengguna kursi roda,” jelasnya.
Menurutnya, target perbaikan mencapai 800 meter, dengan 200 meter pertama telah rampung. Farhan berkomitmen akan menguji langsung trotoar tersebut dengan kursi roda sebelum dibuka untuk umum, guna memastikan keamanannya.
Farhan menekankan Pemkot Bandung kini mengutamakan fungsi daripada sekadar keindahan. Menurutnya, fasilitas publik harus bermanfaat dan bisa digunakan oleh seluruh warga.
“Percantik boleh, tapi utamakan dulu fungsinya. Buat apa bagus kalau tidak bisa dipakai?” tegasnya.
Ia meyakini, jika ruang kota dirancang berpihak pada kelompok rentan, maka akan tercipta budaya masyarakat yang lebih inklusif.
Farhan juga mengajak DPRD dan media untuk turut serta dalam mendorong gerakan kota layak anak dan inklusif ini. Ia menegaskan tanpa dukungan publik dan kebijakan, mimpi ini hanya akan menjadi wacana.
“Kami di Pemkot berupaya menyediakan akses dan fasilitas, agar semua anak punya peluang menjadi manusia unggul,” pungkasnya.(dsn)