RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bandung, Asep Mulyadi menyayangkan pengurangan Bantuan Provinsi (Banprov) ke Kota Bandung untuk alokasi dana UHC
atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga Kota Bandung, pada APBD Perubahan Kota Bandung.
“Ini kan untuk pelayanan , kenapa harus dikurangi bantuan nya,” ujar Asep kepada wartawan, Senin (30/05/2025).
Asep mengatakan, Kota Bandung biasanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 277,3 miliar, untuk anggaran UHC. Dengan 40 persennya mendapat bantuan dari provinsi.
“Jadi dari kebutuhan Rp277,3 miliar, kita hanya menganggarkan sekitar Rp144,5 miliar. Sisanya mendapat bantuan dari provinsi,” terangnya.
Sementara sekarang, angka tersebut jauh berkurang. Bantuan provinsi hanya sebesar Rp2,6 miliar.
“Nilai itu kan sangat kecil sangat jauh dari pemenuhan kebutuhan kita untuk melayani masyarakat,” jelasnya.
Namun, Asep menekankan, hal ini masih belum final. Pasalnya Asep menegaskan pihaknya sudah memiliki beberapa strategi untuk mengatasi ini.
“Kan APBD Perubahan nya juga masih belum diketuk, mungkin sekitar tanggal 11 Juli. Jadi masih ada waktu untuk melakukan penambahan dan perubahan,” tuturnya.
Beberapa hal yang disiapkan Asep untuk mengantisipasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat adalah dengan menjalin komunikasi terhadap Plpimpin DPRD Provinsi Jabar.
“Saya sudah melakukan penjadwalan, namun memang belum ada waktu yang pas untuk bertemu dengan pimpinan DPRD Jabar,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, Kota Bandung juga masih ada sisa lebih pagu anggaran (SILPA) dari anggaran tahun lalu.
“Jadi tahun lalu, ada kegiatan yang anggarannya tidak terserap,” tambahnya.
Meski enggan menyebutkan angkanya, namun Asep menegaskan besaran SILPA tersebut bisa.
Selain untuk UHC, pemangkasan juga terjadi untuk operasional RSUD Ujungberung dan Bandung Kiwari, termasuk untuk infrastruktur penunjang seperti trotoar dan drainase.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Jabar Tedy Rusmawan mengatakan, harus ada komunikasi yang baik antara Pemkot Bandung dengan Pemprov Jabar.
“Jadi Walikota nya harus mau membuka komunikasi yang baik,” kata Tedy.
Salah satunya dikomunikasikan adalah adanya perbedaan kebijakan antara Gubernur Jabar dan Walikota Bandung. Seperti masalah penyelenggaraan rapat di hotel, masalah aktivasi Bandara Husein Sastranegara dan BPJS.
“Ini kan ada komunikasi yang kurang singkton ya, antara Pemprov dan Pemkot, nah itu harus dibicarakan baik-baik,” terang Tedy
Walaupun jika komunikasi baru digelar sekarang, Tedy mengaku pesimis akan bisa mengubah angka bantuan provinsi jadi lebih besar.
“Karena kan harus diubah dari KUA (Kebijakan Umum Anggaran,red) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah, red),” tambahnya.
Jika ingin ada yang diubah, lanjut Tedy, seharusnya dilakukan jauh-jauh hari. Sehingga masih bisa dilakukan komunikasi dan perubahan. (mur)
Live Update
- Land-Rover Club Bandung Miang Ka ILRU 7 Jawa Tengah, Usung Misi Sosial dan Lingkungan 1 hari yang lalu
- Hj. Reni Rahayu Fauzi Pecahkan Rekor Ketua DPRD dari Kaum Perempuan, Wujudkan Kabupaten Bandung Lebih Baik 2 minggu yang lalu
