RADARBANDUNG.ID, DAYEUHKOLOT–Gerakan Masyarakat (GEMA) Kabupaten Bandung kritik ketidakjelasan keberlanjutan perbaikan jembatan geulis Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
Mereka menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung belum memberikan informasi yang transparan terkait proyek renovasi jembatan yang sempat direncanakan senilai Rp55 miliar.
“Ini bentuk kegelisahan masyarakat atas proyek yang sudah dibahas sejak 2021, tapi sampai sekarang belum jelas. Sekarang katanya ada anggaran Rp 6 miliar, tapi publik tidak tahu progresnya,” ujar Koordinator GEMA, Muhamad Rafli, Senin (21/7).
Lebih lanjut, GEMA juga menyoroti dampak sosial dan keselamatan akibat belum diperbaikinya jembatan.
“Kami mencatat sejumlah kecelakaan lalu lintas di lokasi, termasuk insiden mobil terbalik. kami meminta agar proyek dipercepat dan diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan anggaran,” ungkap dia.
Belum lagi, penerangan jembatan tidak pernah di bangun oleh pemeritah. Sehingga masyarakat yang melintas selalu khawatir keamanan dan keselamatannya.
“Jika dalam keadaan gelap, potensi kejahatan hingga kecelakaan bisa meningkat di wilayah jalan ini,” ujar dia.
Ia menyebut, proyek-proyek jalan dan jembatan di kawasan rawan banjir seperti Dayeuhkolot harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas tinggi.
“Tidak cukup sekadar papan informasi. Harus ada pelibatan masyarakat dan pelaporan periodik,” kata dia.
Pihaknya juga menekankan pentingnya keterbukaan data proyek kepada publik, terutama pada proyek-proyek yang bersumber dari APBD atau APBD Provinsi
.
“Audit sosial bisa terjadi bila data terbuka. Ini akan mengurangi kecemasan warga sekaligus mencegah potensi penyelewengan anggaran,” tandasnya.
Pihaknya menilai, selama ini pemerintah Kabupaten Bandung hingga Provinsi hanya mengeluarkan pernyataan yang asal jeplak tanpa realisasi yang konkrit dalam perbaikan jembatan yang menghubung utara dan selatan Bandung tersebut.
“Sehingga, kita pada sabtu 19 Juli kemarin aksi simbolik memasang seluruh spanduk kritik di kawasan tersebut. Meski sayang harusnya ada orasi di pinggir jalan, yang dilarang polisi saat itu,” ucapnya.
Menilik aksi demo pertama tersebut, pihaknya akan terus melakukan pengawasan mengenai janji pemerintah terhadap pembangunan jembatan geulis Baleendah tersebut.
“Jika tidak didengar, kita akan lakukan aksi kembali serta mengajak pemerintah untuk berdebat mengenai penemuan kejanggalan anggaran pembangunan jembatan hingga lambatnya perbaikan,” pungkasnya. (kus)
