News

KDM Ubah Rombel Jadi 50 Siswa per Kelas, Minimnya Jumlah Sekolah dan Ruang Kelas

Radar Bandung - 06/08/2025, 13:36 WIB
DS
Diwan Sapta
Tim Redaksi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat ditemui para awak media, di Kota Bandung, Selasa (5/8). (Diwan Sapta Nurmawan/Radar Bandung)

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) angkat suara terkait kebijakan terbaru yang mengubah jumlah maksimal siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) dari 36 menjadi 50 orang per kelas. Kebijakan ini sempat menuai kritik, namun Dedi menegaskan, keputusan tersebut lahir dari kebutuhan mendesak akibat minimnya jumlah sekolah dan ruang kelas di wilayah padat penduduk.

“Problem utamanya adalah kekurangan sekolah di Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor,” jelas Dedi usai menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional Apindo di Kota Bandung, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, lonjakan jumlah peserta didik setiap tahun tidak sebanding dengan daya tampung sekolah yang tersedia. Oleh karena itu, kebijakan menambah jumlah siswa per kelas dipilih sebagai langkah darurat agar semua anak tetap mendapat akses pendidikan.

Dedi menyadari idealnya, jumlah siswa dalam satu kelas tidak lebih dari 36, sesuai regulasi dari Kementerian Pendidikan. Namun kondisi lapangan menunjukkan banyak sekolah negeri tidak mampu menampung seluruh siswa baru karena keterbatasan infrastruktur.

“Ini bukan soal ideal atau tidak, tapi soal solusi darurat. Kalau kita paksakan angka maksimal 36 tanpa menambah ruang kelas, maka akan ada ribuan anak yang tidak dapat sekolah,” tegasnya.

KDM menyebut kekurangan ruang kelas merupakan warisan dari minimnya pembangunan sekolah dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengkritik anggaran yang sebelumnya lebih banyak dialokasikan untuk sektor teknologi informasi dibanding pembangunan sekolah.

“Dulu belanja kita dominan ke teknologi informasi. Baru sekarang kita gas pembangunan ruang kelas. Di SMA saja, sudah tambah 38 unit di awal masa jabatan saya,” ungkap Dedi.

Menanggapi kritik kebijakan rombel, Dedi secara langsung menyiratkan kebijakan ini muncul karena lemahnya pembangunan sekolah di masa lalu.

“Saya nggak tahu sebelumnya bagaimana. Yang jelas, sekarang kami sedang bekerja keras memperbaiki kondisi ini,” ungkap Dedi.

Pemprov Jabar berkomitmen mempercepat pembangunan ruang kelas dan unit sekolah baru, terutama di wilayah urban yang mengalami lonjakan jumlah siswa. Dedi menegaskan rombel 50 siswa bukanlah kebijakan permanen, melainkan solusi jangka pendek sembari pembangunan digenjot.

“Yang penting anak-anak tetap sekolah dulu. Sambil itu, kami bangun sekolah-sekolah baru,” jelasnya.(dsn)