RADARBANDUNG.id, BANDUNG — Mahasiswa adalah agent of change melalui pemikiran dan aksi idealis demi penyelenggaraan pembangunan yang berpihak kepada daerah dan masyarakat. Kehadiran mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa harus menjangkau seluruh pelosok daerah, termasuk di 5.312 desa di bumi Priangan, dengan harapan pemerataan pembangunan di setiap aspek dapat terwujud.
Mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan yang memperkuat otonomi daerah dalam kerangka NKRI perlu dilakukan melalui ide-ide segar yang kreatif dan konstruktif, berorientasi pada hasil, dan visioner. Semangat positif ini perlu digerakkan secara massif melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang saat ini identik dengan eksistensi generasi muda.
Oleh karena itu adalah tepat jika cita-cita mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini dicapai dengan melibatkan peran aktif generasi muda. Khususnya di Jawa Barat, dengan jumlah penduduk 49 juta jiwa dimana 23 juta diantaranya berusia produktif termasuk generasi muda, pelibatan secara aktif generasi muda dalam pembangunan sangat dibutuhkan.
Kepedulian sosial, kepekaan politik, serta keberpihakan atas nasib perekonomian rakyat yang lekat dengan karakter kritis generasi muda menjadi barometer untuk meningkatkan kinerja DPD RI dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Atas dasar itulah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar seminar dengan tajuk “Sosialisasi Lembaga DPD RI: Kolaborasi Generasi Membangun Provinsi Jawa Barat”.
Melalui seminar ini DPD RI menangkap bahwa kolaborasi antara DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dengan generasi muda Jawa Barat sangat strategis dilakukan. Diharapkan kolaborasi dua generasi ini dapat sinergis demi membangun Jawa Barat juara lahir batin.
Seminar diselenggarakan di Kantor DPD RI Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kamis (21/11) sekaligus guna memasyarakatkan keberadaan kantor ini sebagai sarana yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Seminar dibuka oleh Anggota DPD RI asal Jabar KH Amang Syadrudin dengan salah satu pembicara Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Dr. Ir. Ahmad Hadadi, M.Si.
Hadir pembicara lain yakni Sefti Ramsiaty (Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI) dan DR Rahman Hadi (Kabiro Umum Setjen DPD RI) serta Senator Jabar Asep Hidayat.
Anggota DPD RI asal Jabar KH Amang Syafrudin Lc menyatakan pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda khusunya mahasiswa dalam kolaborasi tersebut. “Pendidikan politik sebuah keniscayaan, pendidikan bukan segalanya tapi segalanya tidak mungkin tanpa pendidikan,” katanya.
Seperti halnya dunia politik pihaknya ingin melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan sampai tingkat Rt, Rw, kades, camat, bupati, walikota, gubernur sampai presiden itu semua melalui proses pendidikan.
“Dalam hal ini salah satu fungsi dari lembaga perwakilan daerah, legislatif secara keseluruhan termasuk DPR, MPR RI yaitu sosialisasi empat pilar MPR RI,” tandasnya.
Sosialisasi ini salah satu substansi dari pendidikan politik karena mencerdaskan bangsa adalah tanggung jawab bersama terutama lembaga politik dalam menghasilkan penguasa-penguasa yang bakal menjadi pemimpin di berbagai level termasuk dalam kepemimpinan legislatif yang bertugas membuat legislasi membuat peraturan dati pusat hingga daerah.
“Kepemimpinan eksekutif mulai dari RT sampai presiden kemudian kepemimpinan yudikatif dalam konteks peradilan itu
bagian dari sebuah tanggung jawab,” ujar KH Amang.
Konteks lainnya, lanjut Amang, salah satu yang harus dan wajib dilakukan anggota lembaga tinggi negara ini yakni mempersiapkan
generasi yang lebih cerdas, lebih menguasai persoalan sehingga mereka nanti bisa lebih baik dari para pimipinan di
eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang ada sekarang maka memang harus ditempuh pendidikan politik yang merata dan intensif.
Pada kesempatan tersebut, BEM dari 11 perguruan tinggi se-Bandung Raya berpartisipasi aktif dalam acara seminar. Beberapa diantaranya bahkan sangat antusias untuk dapat bersinergi dengan DPD RI Provinsi Jawa Barat. Mereka mendorong agar aspirasi kaum muda didengar dan direspons, bahkan kalau perlu melakukan pengawasan demi peningkatan kinerja DPD RI Provinsi Jawa Barat.
