Duh… Tiga Pejabat KBB Jadi Tersangka

oleh -
Tiga pejabat di UPT Kebersihan tahun 2016 pada DLH KBB saat diamankan Kejari Bale Bandung.

RADARBANDUNG.id, NGAMPRAH– Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung resmi menetapkan tiga tersangka pejabat di lingkungan UPT Kebersihan tahun 2016 lalu pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat. Ketiga tersangka itu diantaranya Kepala UPT Kebersihan tahun 2016, Apit Akhmad Hanifah, Kasubag Tata Usaha UPT Kebersihan tahun 2016, Adang Suherman dan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Kebersihan 2016, Abdurahman Nuryadin.

Kasus yang menjerat mereka bermula pada 2016 lalu, terdapat belanja BBM dan perawatan kendaraan bermotor di UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 4,3 miliar (Rp 4.383.775.000). Sementara, untuk anggaran perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp 1,4 miliar (Rp 1.483.270.000).

Ketiganya telah mencairkan keseluruhan anggaran tersebut, namun dalam faktanya sebagian anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dengan cara seolah-olah sudah diberikan kepada pengemudi atau sopir pengangkut sampah dengan ritase yang telah digelembungkan dan telah membuat SPJ berdasarkan bukti-bukti yang telah dipalsukan.

Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian kurang lebih mencapai Rp 1,7 miliar (Rp 1.748.950.150).

Kasie Pidana Khusus (Pidsus) pada Kejari Kabupaten Bandung, Deddy Yuliansyah Rasyid membenarkan telah melakukan pemeriksaan serta penahanan terhadap tiga tersangka di lingkungan UPT Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2016.

“Ketiganya telah melakukan tindak pindana korupsi penyelewengan anggaran BBM dan perawatan tahun 2016 di UPT Kebersihan Kabupaten Bandung Barat,” ujar Deddy kepada wartawan, Jumat (19/7).

Terkait nilai kerugian, menurut dia, ditaksir kurang lebih mencapai Rp 1,8 miliar dan akan terus dilakukan penyidikan.

“Akan kita lakukan penyidikan lagi bisa saja lebih dari itu kerugian (Rp 1,8 miliar). Untuk hukuman yang disangkakan yakni UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2, 3 serta 9 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta,” pungkasnya. (jbr)