RADARBANDUNG.id,BANDUNG- Pemprov Jawa Barat mengeluarkan maklumat untuk tidak mudik dan tidak piknik untuk seluruh warga Jawa Barat.
Maklumat dikeluarkan melalui Surat Edaran No. 360/49/Dishub ditujukan kepada para bupati dan walikota di Jawa Barat.
Menurut Sekda Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, maklumat dikeluarkan bertujuan agar penyebaran virus corona (COVID-19) di Jawa Barat tak makin meluas.
Baca Juga: Ridwan Kamil Keluarkan Maklumat Larangan Mudik Selama Pandemi COVID-19
MUI Jabar Minta Masyarakat Patuhi Anjuran Gubernur untuk Tidak Mudik
Melalui maklumat ini, bupati dan wali kota di Jawa Barat, saat menjelang bulan suci ramadan 1441 H, diminta menyampaikan edaran dan maklumat secara massif kepada tengah masyarakat dengan memanfaatkan unsur kewilayahan masing-masing hingga tingkat terkecil, RW/RT.
“Para ketua RT setempat diminta melakukan pendataan terhadap pendatang mudik ke wilayahnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP),” terang Setiawan.
Jika masih ada warga yang mudik, Pemprov Jawa Barat meminta bupati dan walikota mengintruksikan jajaran dibawahnya segera melakukan pendataan untuk keperluan pengawasan (surveilance), penelusuran (tracking), pelacakan (tracing), dan pembatasan gerak (fencing) di kemudian hari.
Baca Juga: Maaf, Pemerintah Hapus Program Mudik Gratis Tahun ini
“Orang yang memaksa mudik ini langsung ditetapkan sebagai ODP dan wajib melakukan karantina mandiri 14 hari,” tegas Setiawan.
Bupati dan walikota juga dapat berkordinasi dengan Polda Jawa Barat dan jajaran wilayah dibawahnya untuk melakukan tindakan hukum jika warga yang berstatus ODP itu tidak melakukan karantina mandiri.
Pemprov Jawa Barat juga meminta bupati dan walikota meniadakan kegiatan piknik yang umumnya berlangsung bersamaan dengan datangnya bulan suci Ramadan dan saat Idul Fitri.
