News

Ribuan Driver Ojol Merasa Terancam

Radar Bandung - 29/02/2020, 16:32 WIB

Tim Redaksi
Ribuan Driver Ojol Merasa Terancam
DEMO : Dua pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Rahmad Gobel menemui ratusan massa driver ojek online yang melakukan unjuk rasa di depan Gerbang Kompleks Parlemen, Senayan. (gunawan/JawaPos.com)

RADARBANDUNG.id, – Ribuan driver ojek online (ojol) melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR. Mereka protes adanya pelarangan roda dua sebagai alat transportasi umum. Usulan pelarangan itu datang dari Nurhayati Monoarfa yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI.

Koordinator aksi ojol di DPR Lutfi Iskandar mengatakan, wacana Nurhayati itu jelas-jelas tidak berpihak kepada ojek online. Sehingga hal ini melukai perasaan para driver ojek online yang sedang mencari nafkah.

“Ini melukai persaan jutaan driver ojol seperti kita ini,” ujar Lutfi dalam orasinya di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/2).

Menurut Lutfi, DPR tidak perlu melanjutkan keinginan Nurhayati Monoarfa tersebut. Karena sudah jelas-jelas sangat tidak berpihak ke para pengemudi ojek online. “Ini adalah suatu ancaman bagi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online,” katanya.

Oleh sebab itu Lutfi menduga wacana Nurhayati ini telah jelas-jelas mengarah pada ‎rencana penghapusan ojek online di Indonesia. “Ini ojol juga profesi yang harus diapresiasi, profesi kita sama sebagaimana profesi yang lain,” ungkapnya.

Diketahui, Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa mewacanakan untuk membatasi sepeda motor di ruas-ruas jalan nasional dan larangan roda dua sebagai alat transportasi umum.

Penolakan motor sebagai transportasi umum mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta RUU Revisi Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Nurhayati Monoarfa menyatakan, dasar pelarangan motor selain asas keselamatan juga untuk mengurangi kesemerawutan jalan dan kemacetan, sehingga menyelamatkan Rp 830 miliar pertahun dari pemborosan akibat benang kusut kondisi jalan raya ini.

Nurhayati menyebutkan bahwa ide membatasi akses sepeda motor di jalan raya akan diterapkan di kota-kota besar di Indonesia. Sekaligus penolakan DPR tehadap motor sebagai angkutan umum di jalan raya.

Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel mengatakan akan memanggil Anggota Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa untuk menjelaskan wacana pelarangan ojek masuk ke jalan protokol.

‎”Saya akan panggil anggota DPR yang buat keresahan itu, saya akan bicara dengan dia (Nurhayati Monoarfa, Red),” ujarnya.

Politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini mengatakan, dirinya banyak mendapatkan kemudahan dengan menggunakan ojek online. Oleh sebab itu dia meyakini bahwa pemerintah tidak akan membuat rakyatnya kecewa dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat banyak.

(jpc/radarbandung)


Terkait Politik
Halal Bihalal Aktivis 98 Jabar Jadi Ajang Menyuarakan Keresahan Demokrasi dan Ekonomi
Politik
Halal Bihalal Aktivis 98 Jabar Jadi Ajang Menyuarakan Keresahan Demokrasi dan Ekonomi

  RADARBANDUNG.id  – Suasana penuh semangat dan keprihatinan mewarnai gelaran Halal Bihalal Aktivis 98 Jawa Barat yang digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa saat ini. Acara yang dihadiri oleh sejumlah aktivis lintas generasi ini menjadi ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi dan keresahan terhadap berbagai isu kebangsaan. Muhammad Dawam, salah satu perwakilan Aktivis 98 Jabar, […]

Presiden Prabowo Subianto Temui Megawati Soekarnoputri, KIM Siap Terima PDIP
Politik
Presiden Prabowo Subianto Temui Megawati Soekarnoputri, KIM Siap Terima PDIP

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diam-diam telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Senin (7/4/2025) malam. Pertemuan tertutup Presiden Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri selama satu jam itu berlangsung di kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto datang bersama Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. […]

Wamendagri Bima Arya : Bupati Indramayu Lucky Hakim Mohon Maaf Setelah Tak Izin Pelesiran ke Jepang
Politik
Wamendagri Bima Arya : Bupati Indramayu Lucky Hakim Mohon Maaf Setelah Tak Izin Pelesiran ke Jepang

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Bupati Indramayu Lucky Hakim telah menyampaikan permintaan maaf. Hal itu setelah dikabarkan bahwa Bupati Indramayu Lucky Hakim pergi ke luar negeri tanpa meminta izin dari Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Bima menuturkan, dirinya sudah membangun komunikasi dengan Lucky Hakim. […]

Dedi Mulyadi Mutasi 25 Pejabat Pemprov Jabar,  Ini Nama-namanya
Politik
Dedi Mulyadi Mutasi 25 Pejabat Pemprov Jabar, Ini Nama-namanya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan perombakan besar-besaraan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Sedikitnya ada 25 pejabat yang alami mutasi dari jabatan kepala dinas hingga direktur rumah sakit.

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.