RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) harus akrif memperjuangkan bantuan desa, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat dan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk mengisi ruang kosong terhadap bantuan Pemerintah Pusat kepada desa-desa di Jabar.
“Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian dana desa setiap kabupaten/kota secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, afirmasi, kinerja, dan formula setiap desa. Alokasi afirmasi setiap desa diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang berada pada desil ke-8 (delapan), ke-9 (sembilan) dan ke-10 (sepuluh),” terang Anggota Komisi I DPRD Jabar Fraksi Demokrat, Yosa Octora Santono S Si MM.
Sedangkan alokasi kinerja setiap desa, lanjut Yosa, diberikan kepada desa yang memiliki kinerja terbaik dengan persentase 10 persen dari jumlah desa nasional dengan melakukan penilaian kinerja berdasarkan pada variabel pengelolaan keuangan desa, capaian output dan outcome dana desa.
“Reward dari Kementerian Keuangan harus kita kelola dengan baik. Sebab pesan dari Kementerian Keuangan supayaPemrov Jabar mengisi ruang ruang kosong desa yang tidak dapat bantuan. Apalagi banyak desa yang lompat status sehingga otomatis kinerjanya bagus. Mungkin nggak kita beri ruang ruang kosong untuk desa-desa yang posisinya dari bawah loncat ke level berikutnya, karena ada lima kriteria status desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri,” kata wakil rakyat dari Dapil 13 Kab Kuningan, Ciamis, Kota Banjar, dan Kab Pangandaran ini.
Sementara pemberitaan terkait bantuan mobil Maskara, Yosa menegaskan, supaya ada prinsip keadilan terhadap seluruh desa, apalagi dua tahun terakhir ini pemilihan kepala desa serentak di Jabar. Ia berharap, bentuk bantuan Pemprov Jabar supaya tidak ada kesenjangan pengetahuan terhadap kepala desa yang baru, ada perhatian khusus kepada kades yang baru dalam bentuk Bintek.
“Karena latar belakang kepala desa yang baru banyak yang bukan dari aparat desa, sehingga ketika dilakukan Bintek setidaknya pemahaman kades yang baru tentang pengetahuan aparatur desa bisa maksimal,” tandasnya.
Bantuan ke desa-desa juga memiliki program sendiri, seperti kabupaten punya program sendiri ke desa, provinsi punya program ke desa, dan pemerintah pusat begitu besar program ke desa-desa, sementara desa sendiri juga punya program.
“Karena desa punya anggaran sendiri harus bisa memaksimalkan bantuan keuangan tersebut. Bahkan, ada empat sumber keuangan yang masuk ke desa,” tutup Yosa.