Program Merdeka Belajar Nadiem Disebut Belum Terimplementasi Jelas

oleh -
pendidikan Indonesia
ILUSTRASI : Program organisasi penggerak harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. (ist)

RADARBANDUNG.id – Mendikbud Nadiem Anwar Makarim melanjutkan serial program Merdeka Belajar-nya. Di seri yang keempat, Nadiem mengenalkan program Organisasi Penggerak. Kegiatan ini disokong anggaran sebesar Rp 596 miliar.

Direktur Eksekutif Cerdas (Center for Education Regulation and Development Analysis) Indra Charismiadji menuturkan anggaran untuk program organisasi penggerak itu itu cukup besar. “Yang saya takutkan anggarannya terpakai, tapi tidak ada dampaknya,” katanya di Jakarta Rabu (11/3).

Baca Juga: Jabar-Prancis Jajaki Kerja Sama di Bidang Pendidikan Vokasi

Untuk itu dia menegaskan program organisasi penggerak harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

Program organisasi penggerak itu diluncurkan Nadiem di Jakarta Selasa (10/3) kemarin. Secara sederhana, program ini terbagi dua. Yakni menjaring lembaga atau organisasi dan para relawan.

Nantinya setiap organisasi itu mengajukan proposal untuk kegiatan pendidikan. Proposal diseleksi dan yang terpilih bisa berkolaborasi dengan para relawan yang sudah mendaftar. Sudah ribuan organisasi yang mendaftar program organisasi penggerak itu.

Indra, yang juga praktisi pendidikan abad 21, juga menyoroti program Merdeka Belajar a la Nadiem. Menurut dia program tersebut terasa seperti program yang sepotong-sepotong. Di jilid satu terkait pelaksanaan ujian akhir siswa. Kemudian jilid kedua dan ketiga tentang kampus merdeka dan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Baca Juga: Viral, Petugas Medis Corona di Tasikmalaya Pakai Jas Hujan

Menurut Indra, jilid-jilid atau seri-seri program merdeka belajar itu belum terlihat implementasinya. “Merdeka Belajar yang jilid satu saja (di lapangan, Red) masih bingung. Ini sudah keluar jilid yang keempat,” katanya.

Indra mengakui bahwa Nadiem adalah sosok yang cerdas. Namun untuk memimpin kementerian sebesar Kemendikbud, ia dituntut memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Dia menyebutkan informasi yang disajikan dalam program Organisasi Penggerak belum komplit, termasuk siapa saja tim ahli yang dilibatkan untuk menyeleksi proposal yang masuk.

“Tujuannya bisa jadi supaya ada gerakan dari masyarakat. Tapi harus didesain dulu gerakan seperti apa yang diinginkan Kemendikbud,” tutur dia.

(jpc/radarbandung)