RADARBANDUNG.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan akan menguncurkan anggaran negara sebanyak Rp 405,1 triliun. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi pandemi Korona atau Covid-19 di Indonesia.
Namun hal itu dikeluhkan oleh Anggota DPD RI Emma Yohanna. Pasalnya dengan anggaran sebesar itu namun tidak ada untuk wartawan atau pekerja media.
“Saya sesalkan, dari keseluruhan yang akan dibantu lewat kucuran anggaran sebesar Rp 405,1 triliun itu, tidak satu poin pun tercantum bantuan untuk pers,” kata Emma dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (2/4).
Baca Juga: 1.300 Orang Sudah Daftar Jadi Relawan Penanganan Corona di Jabar
Padahal lanjut Senator Indonesia dari Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) itu, pers sangat berperan mengedukasi masyarakat tentang bahaya virus Korona. Bahkan selama ini, pers juga selalau melakukan sosialisasi persiapan dan tindakan Pemerintah mengatasi pandemi virus Korona.
“Hendaknya perlu kita pahami juga bahwa pers juga terkena dampak yang sangat luar biasa akibat virus ini, sebab banyak dari kontrak iklan atau kerja sama dengan berbagai pihak yang selama ini jadi sumber penghasilan mereka menurun bahakn ditarik lagi karena pandemi virus Korona,” katanya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk menangani wabah virus Korona (Covid-19).
Alokasi dana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.
Berikut rinciannya:
Insentif bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun.
- Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD
- Pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, ventilator, hand sanitizer dan lainnya.
- Upgrade 132 RS rujukan pasien corona termasuk Wisma Atlet
- Insentif dokter yakni dokter spesialis Rp15 juta per bulan, dokter umum Rp10 juta per bulan, perawat Rp7,5 juta per bulan dan tenaga medis lainnya Rp5 juta per bulan
- Santunan kematian tenaga medis Rp 300 juta.
Insentif perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun.
- Program Keluarga Harapan sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dibayarkan bulanan mulai April dan bantuan setahun naik 25 persen.
- Kartu sembako naik dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima. Manfaat kartu sembako naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu selama 9 bulan atau naik 33 persen.
- Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat kartu prakerja akan mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu dengan biaya pelatihan Rp 1 juta.
- Listrik gratis 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik daya 450VA dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi.
- Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan MBR hingga 175 ribu.
- Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp 25 triliun.
