RADARBANDUNG.id, JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut, masih ada sejumlah kepala daerah yang belum peka terhadap penyebaran virus corona Covid-19. Mereka tidak tanggap bahwa penanganan Covid-19 harus direspons segera dengan berbagai instrumen di daerah.
Geram dengan leletnya kinerja sejumlah pemerintah daerah, Jokowi pun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi teguran. Sri Mulyani diminta menegur Pemda yang belum menganggarkan jaringan pengamanan sosial dalam meminimalisasi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.
“Saya mencatat masih beberapa daerah yang APBD business as usual,” ujarnya saat memimpin rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju melalui video, Selasa (14/4).
Baca Juga: Pemprov Jabar Bagikan 500 Nasi Bungkus Gratis Setiap Hari Selama Pandemi Corona
Jokowi mengungkapkan, terdapat 103 daerah yang hingga saat ini belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Kemudian, terdapat 140 daerah belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Bahkan, ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19.
“Artinya, ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” jelasnya.
Jokowi juga memerintahkan menteri terkait seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membuat pedoman bagi daerah dalam melakukan realokasi dan refocusing anggaran serta kegiatan yang ada. “Pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran Covid-19,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
(jpc/radarbandung)
