RADARBANDUNG.id- Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dinilai sudah sangat terlambat.
Seharusnya, hal tersebut harus sudah dilakukan Presiden Joko Widodo sejak menerima surat dari organisasi kesehatan dunia (WHO).
Baca Juga: Jokowi Tetapkan COVID-19 Bencana Nasional, Ini Aturannya
Demikian disampaikan ahli Epidemiologi dan Biostatistik FKM UI, Pandu Riono saat menjadi narasumber dalam web diskusi yang dipandu Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.
“Kita jangan main-main dengan virus, jangan berlama-lama mengambil keputusan. Tidak ada negara yang siap, tapi negara yang berhasil adalah yang melakukan dengan respons cepat,” ujarnya, Minggu (19/4/2020).
Baca Juga: Presiden Jokowi Akui Tak Bisa Larang Warga Mudik, Ini Alasannya
Pandu menegaskan, Indonesia harus bisa menyelesaikan permasalahan pandemik ini secara cepat dan serempak, bukan dijalankan masing-masing kepala daerah.
“Sejak awal seharusnya sudah nasional. PSBB itu harus dilakukan nasional, bukan lokal karena virus tidak mengenal batasan, tapi pergerakan manusia,” imbuhnya.
Ia pun meminta pemerintah tegas melarang masyarakat agar tidak melakukan mudik. Karena jika dibiarkan, maka akan ada penambahan kasus yang luar biasa di luar Jabodetabek.
“Kita harus punya target jika kita mau menyelesaikan persoalan pandemik Covid-19. Bolanya itu saat ini ada di pemerintahan. Sudah dikasih tahu, jangan malah silang sengketa,” tukasnya.
(rmol)
