RADARBANDUNG.id- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim merespons isu penghapusan pelajaran sejarah yang saat ini jadi polemik di masyarakat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (20/9), Nadiem menyampaikan sejumlah hal menanggapi isu tersebut.
Pertama, menteri kelahiran Singapura ini menegaskan bahwa penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan hingga 2022 mendatang.
Pada 2021, Kemendikbud baru akan melakukan berbagai macam prototyping di Sekolah Penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional.
Itu pun tidak ada agenda penghapusan pelajaran sejarah.
“Jadi, sekali lagi tidak ada kebijakan apa pun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi, penghapusan mata pelajaran sejarah,” ujar Nadiem.
Ia juga meminta jangan ada pihak yang meragukan komitmennya terhadap sejarah kebangsaan.
Sebab, misinya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak.
Selain itu, dia juga mengingatkan publik akan jati dirinya sebagai cucu seorang pejuang perintis kemerdekaan.
Nadiem diketahui sebagai cucu dari Hamid Algadri, pejuang perintis kemerdekaan keturunan Arab yang berjasa dalam perundingan Linggarjati, perundingan Renville, hingga anggota parlemen pada masa awal berdirinya Republik Indonesia.
“Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia pada 1945. Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi,” tegasnya.
“ Anak-anak saya tidak mengetahui bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang,” tutur Nadiem.
Karena itu, Nadiem menegaskan misinya sebagai mendikbud kebalikan dari isu penghapusan mata pelajaran sejarah tersebut.
“Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita agar bisa menginspirasi mereka,” tegas Nadiem.
Baca Juga: Ikatan Alumni Sejarah UPI Kirimi Mendikbud Nadiem Surat Tuntutan, Ada Apa?
Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak benar dan liar mengenai mata pelajaran sejarah tersebut.
“Semoga klarifikasi ini bisa menenangkan masyarakat. Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita. Tidak mungkin kami hilangkan,” Nadiem menegaskan.
(Ant/jpnn)
